SBY mengaku diminta kembali ke zaman otoriter

Merdeka.com - 15 Tahun sejak era reformasi bergulir, Indonesia dinilai telah berhasil melaksanakan pesta demokrasi. Hal itu dibuktikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang sudah berlangsung sebanyak tiga kali sejak 1999 lalu.

Namun demikian, masih ada sejumlah tantangan baru yang dihadapi negeri ini. Yakni stabilitas politik, ekonomi dan keamanan yang masih rentan terhadap isu-isu kritis.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melihat era kebebasan demokrasi yang diberikan negara ternyata membuat segelintir orang justru merasa gerah. SBY mengaku mendapatkan pelbagai masukan melalui SMS yang memintanya untuk menerapkan sistem otoriterian, atau semi otoriter.

"Tetapi mereka sebut kembali sistem yang otoritarian yang tidak kacau, meski saya juga tidak setuju. Apakah kalau tidak begitu kita yang menganut semi otoritarian, saya juga tidak memberi rekomendasi ini karena saya tidak setuju," ungkap SBY saat memberikan sambutan saat berbuka bersama dengan wartawan di Istana Negara, Selasa (16/7).

Menurut pandangannya, dilaksanakannya sistem tersebut justru membawa dampak yang negatif bagi Indonesia. Hal itu terbukti dengan terjadinya krisis perekonomian yang melanda negeri ini selama beberapa tahun.

Salah satu yang dapat diandalkan pemerintah adalah penegakan hukum, atau rule of law. Di mana ada tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, polisi pun melaksanakan penertiban terhadap kejahatan, atau huru hara serta konflik komunal.

"Jangan buru-buru dianggap sebagai tindakan represif, apalagi dianggap melanggar HAM. Kita harus memilih, kembali ke otoritarian semuanya dikontrol, kita pernah mengalami akhirnya berakhir dengan krisis dan itu bukan pilihan kita," tandasnya.

Sebaliknya, pada masa orde baru, penegakan hukum justru kerap kali melanggar rule of law. Sehingga, lanjut SBY, sistem otoriterian justru tidak sesuai dengan kehidupan bernegara.

"15 Tahun sudah kita lewati. 15 Tahun ke depan seperti apa? Ini bangsa kita sendiri. Kita bisa belajar ke Eropa, Amerika, tetapi kita harus memilih apa yang harus kita pilih," tegasnya. (mdk/did)