SBY harus turun tangan agar \'cicak vs buaya\' tak terulang

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta turun tangan dalam menengahi rebutan kasus antara Mabes Polri dengan KPK. Hal ini agar pengusutan kasus korupsi simulator SIM kendaraan bermotor tahun anggaran 2011 yang melibatkan sejumlah jenderal bisa maksimal.

"Presiden harus turun tangan. Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK dan kemudian dihalang-halangi oleh anggota Korlantas , dilanjutkan debat publik antara KPK, Polri dan kuasa hukum terdakwa di media , kemudian adanya perbedaan nama-nama tersangka, telah menimbulkan banyak kesan dari masyarakat," kata TB Hasanudin dalam rilisnya yang diterima merdeka.com, Jakarta, Jumat (3/8).

Menurut Hasanudin, Polri terkesan tidak legowo ketika ada anggotanya yang disidik institusi lain, dalam hal ini KPK. Artinya Polri masih enggan untuk bersih-bersih di lingkungannya.

"Kedua, terkesan dalam penegakan hukum kedua institusi ini masih berbeda tafsir dan beda pendapat. Dan ini semakin jauhnya harapan rakyat akan keadilan," jelas Hasanudin.

Ketiga, lanjut Hasanudin, terkesan walaupun Polri dan KPK sudah melakukan MoU dalam pemberantasan korupsi tapi ternyata kedua institusi tersebut masih jalan sendiri-sendiri. Bahkan terkesan muncul ego sektoral .

"Situasi di atas membuat Polri menjadi semakin terpuruk di mata rakyat . Dalam kasus seperti ini sebaiknya SBY, sebagai atasan langsung Polri, segera turun tangan, agar kasus 'cicak vs buaya' tak terulang kembali," tegas Politisi PDIP ini.

Kalau perseteruan ini dibiarkan berlarut larut, dan SBY tidak turun tangan, menurut Hasanudin, tidak mustahil nama baik Polri semakin terpuruk.

"Rakyat marah karena pemerintah telah gagal melakukan pemberantasan korupsi," tandasnya. (mdk/hhw)