SBY harus turun tangan agar \'cicak vs buaya\' tak terulang
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta turun tangan dalam menengahi rebutan kasus antara Mabes Polri dengan KPK. Hal ini agar pengusutan kasus korupsi simulator SIM kendaraan bermotor tahun anggaran 2011 yang melibatkan sejumlah jenderal bisa maksimal.
"Presiden harus turun tangan. Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK dan kemudian dihalang-halangi oleh anggota Korlantas , dilanjutkan debat publik antara KPK, Polri dan kuasa hukum terdakwa di media , kemudian adanya perbedaan nama-nama tersangka, telah menimbulkan banyak kesan dari masyarakat," kata TB Hasanudin dalam rilisnya yang diterima merdeka.com, Jakarta, Jumat (3/8).
Menurut Hasanudin, Polri terkesan tidak legowo ketika ada anggotanya yang disidik institusi lain, dalam hal ini KPK. Artinya Polri masih enggan untuk bersih-bersih di lingkungannya.
"Kedua, terkesan dalam penegakan hukum kedua institusi ini masih berbeda tafsir dan beda pendapat. Dan ini semakin jauhnya harapan rakyat akan keadilan," jelas Hasanudin.
Ketiga, lanjut Hasanudin, terkesan walaupun Polri dan KPK sudah melakukan MoU dalam pemberantasan korupsi tapi ternyata kedua institusi tersebut masih jalan sendiri-sendiri. Bahkan terkesan muncul ego sektoral .
"Situasi di atas membuat Polri menjadi semakin terpuruk di mata rakyat . Dalam kasus seperti ini sebaiknya SBY, sebagai atasan langsung Polri, segera turun tangan, agar kasus 'cicak vs buaya' tak terulang kembali," tegas Politisi PDIP ini.
Kalau perseteruan ini dibiarkan berlarut larut, dan SBY tidak turun tangan, menurut Hasanudin, tidak mustahil nama baik Polri semakin terpuruk.
"Rakyat marah karena pemerintah telah gagal melakukan pemberantasan korupsi," tandasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri Siapkan Direktorat Siber pada 8 Polda, Berikut Daftarnya
Mabes Polri tengah menyiapkan pembentukan Direktorat Siber. Direktorat baru ini akan ditempatkan pada delapan Polda.
Baca SelengkapnyaPolri Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024
Polri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaPolri Ungkap Situasi Keamanan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024
Pencoblosan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 besok.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polri Siapkan Rekayasa Lalin di Pelabuhan Merak-Bakauheni saat Puncak Mudik Lebaran
Polri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terutama pembagian kendaraan yang menuju pelabuhan Merak
Baca SelengkapnyaPolri Ingatkan Pemudik Lapor RT Jika Tinggalkan Rumah Kosong dan Kendaraan
Imbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaPolri Bentuk Tim Urai Kemacetan Saat Mudik dan Arus Balik Lebaran 2024
Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan, tim pengurai akan ada di setiap polda bertugas menyelesaikan permasalahan arus lalu lintas.
Baca SelengkapnyaPolri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Baca SelengkapnyaTak Disangka Polisi, Pria Berambut Gondrong Berkumis Tebal Beruban ini Ternyata Seniornya Reserse
Rambut gondrong dan kumis tebal. Sekilas, mungkin tak ada yang percaya profesi dari pria ini adalah polisi.
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca Selengkapnya