SBY harus jelaskan alasan beri grasi Corby ke publik

Merdeka.com - Pemberian grasi 5 tahun terhadap Corby dirasa berlebihan. Sedangkan sebelumnya Denny Indrayana mengatakan pemerintah memperketat remisi hukuman koruptor dan narkoba.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Basarah mengatakan keputusan pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba warga negara Australia, Corby oleh Presiden SBY harus disertai dengan argumentasi dan alasan yang jelas.

"Tanpa alasan yang dapat diterima nalar dengan ukuran nasional interest yang jelas, maka pemberian grasi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk ketaklukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia," jelas Ahmad Basarah di DPR, Jakarta, Rabu, (23/5).

"Pemerintah harus menjelaskan kepada publik nilai dan kepentingan apakah yang bangsa Indonesia dapatkan dari keputusannya tersebut. Jika ada informasi hal itu dilakukan karena pemerintah Australia juga melakukan hal serupa terhadap narapidana WNI yang ada di Australia, maka pemerintah harus jelaskan siapa WNI tersebut dan apa kasusnya," lanjutnya.

Dengan penjelasan pemerintah tersebut, Basarah menegaskan tidak akan memberi dampak polemik yang berlebihan. Oleh sebab itu alasan-alasan pemerintah harus transparan dan obyektif. Kemudian kebijakan apa yang diberikan Australia terhadap warga negara Indonesia yang ditahan di Australia dan kasus apa.

"Akan bisa tahu apakah barter pengurangan hukuman tersebut betul-betul beralasan dan adil atau tidak. Jika pemerintah Australia belum mengeluarkan kebijakan keringanan hukuman kepada WNI yang ditahan di sana tetapi pemerintah sudah lebih dahulu memberikan grasi terhadap Corby, maka pemerintah Indonesia telah gagal dalam bernegosiasi dengan Australia" tandasnya. (mdk/hhw)