Merdeka.com - Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menambah personel mereka untuk memperkuat dan mendapatkan hak negara kembali. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga ketua Pengarah Satgas BLBI mengatakan penambahan personil tersebut dilakukan untuk memperkuat tugas dan fungsi Satgas Dana BLBI. Hal tersebut juga kata dia sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021.

"Ke depan masih banyak upaya-upaya yang terus dilakukan untuk memulihkan piutang negara dari para Obligor/Debitur BLBI. Tindakan-tindakan yang telah dirumuskan dan dibahas dalam setiap rapat Pokja Satgas Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata," ujar Mahfud saat memberi pengarahan dikutip dalam keterangan pers, Senin (26/7).

Dia mengatakan terhadap aset-aset yang memang sudah bisa dipastikan clean and clear dokumen-dokumennya. Kemudian kata dia agar segera dilakukan eksekusi baik dengan pemasangan plang secara permanen di aset properti, pemblokiran, penyitaan maupun penjualan atas aset tersebut dan hasilnya menjadi penerimaan negara. Mahfud juga menegaskan termasuk langkah hukum lainnya juga harus dipastikan, agar negara mendapatkan kembali hak-haknya dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Untuk itu saya berpesan, bahwa setiap upaya yang dilakukan nantinya harus dipastikan merupakan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu, sinergis dan kolaboratif antar kementerian/lembaga," ungkapnya Mahfud.

Diketahui Ketua Harian Satgas BLBI, Rionald Silaban kembali lantik penambahan personil untuk bergabung dengan Kelompok Kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) yang telah dilantik pada tanggal 4 Juni lalu. Pelantikan yang berlangsung di kantor Kemenko Polhukam, dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD sebagai ketua Pengarah Satgas BLBI, hadir pula Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.