Saran-saran Yusril kepada Jokowi terkait kebijakan

Merdeka.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra kerap memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo. Saran itu kerap ditulisnya melalui akun Twitter pribadinya.

Mantan Mensesneg era Susilo Bambang Yudhoyono ini memberi saran terkait kebijakan hingga sikap Jokowi. Meski kerap memberi saran kepada presiden, Yusril mengaku tidak takut jika nanti dirinya di-bully.

Baru-baru ini, pria yang kerap disapa profesor ini menyarankan Jokowi untuk mengangkat wamenkumham bidang perundang-undangan. Menurutnya, pengangkatan wamenkumham ini diperlukan agar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lebih fokus tangani pembangunan norma hukum.

Berikut saran-saran Yusril kepada Presiden Jokowi, seperti dihimpun merdeka.com, Rabu (3/12):

Yusril sarankan Jokowi angkat jubir presiden

Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunjuk seseorang menjadi juru bicara presiden. Yusril mengibaratkan perkataan presiden itu sama halnya dengan 'sabdo pandito ratu', ucapan yang bijaksana, mumpuni dan dihormati."Karena itu presiden harus konsisten dengan ucapannya. Jangan mencla mencle, hari ini ngomong lain, besok lain lagi," kata Yusril di Twitter, Minggu (30/11).Keberadaan jubir dinilai vital, sebagai penyambung supaya komunikasi publik dan pemerintah berjalan lancar."Setiap selesai sidang kabinet, paripurna maupun terbatas, atau setiap presiden selesai terima tamu penting harus ada penjelasan ke publik," lanjutnya.

Yusril sarankan kartu sakti Jokowi miliki landasan hukum

Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait tiga kartu sakti yang baru-baru ini diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).Yusril mengatakan tiga kartu andalan Jokowi itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Padahal, kata dia, dengan adanya landasan hukum yang kelas, maka kebijakan apapun yang dibentuk dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)."Cara mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung. Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu, suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya," tegas Yusril lewat siaran persnya di Jakarta, Kamis (6/11).

Yusril sarankan Jokowi untuk baca laporan bawahan 3 jam sehari

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar Presiden Joko Widodo dalam menanda tangani surat yang telah disortir oleh bawahannya, terutama Rancangan Undang-Undang (RUU). Ia menambahkan, dalam sehari, setidaknya Jokowi menyediakan waktu 3 jam membaca laporan bawahan."Terhadap semua laporan dan surat dari bawahan harus didisposisi oleh Presiden yang berisi arahan apa yang harus dilakukan bawahan," tulis Yusril melalui akun Twitter pribadinya, Senin (1/12).

Yusril sebut Jokowi harus hati-hati dalam siapkan produk peraturan

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Joko Widodo harus hati-hati dalam menyiapkan produk peraturan perundang-undangan, mulai dati RUU, RPP dan Rancangan Perpres. Menurutnya, jika diperlukan, Jokowi bisa mengangkat wakil menteri hukum dan HAM bidang perundang-undangan."Jika perlu Presiden bisa mengangkat Wamenkumham bidang perundang-undangan agar lebih fokus tangani pembangunan norma hukum."Terkait sarannya tersebut, Yusril mengaku tidak takut jika dirinya akan menjadi bahan bully. Saran yang dituliskannya merupakan solusi buat Jokowi menghadapi masalah yang dihadapinya."Demikian saran dan masukan serta jalan keluar menghadapi masalah kepada Presiden Jokowi. Yang mau bully silakan hehe," tutupnya.