Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sampai Juni 2012, LPSK terima 240 permohonan perlindungan

Sampai Juni 2012, LPSK terima 240 permohonan perlindungan Lina mengadu ke LPSK. merdeka.com/Remi

Merdeka.com - Selama kurun waktu Januari-Juni 2012, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) menerima 240 permohonan perlindungan. Jumlah itu sudah separuh lebih dari permohonan perlindungan yang diterima pada 2011 sebanyak 340 laporan.

"Sampai akhir tahun nanti, kemungkinan bisa mencapai 500 permohonan," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai Haris dalam konferensi international "Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kejahatan Lintas Negara Terorganisir di Nusa Dua, Bali, Senin (11/6).

Menurutnya, Indonesia jauh tertinggal dengan negara lain yang telah sejak awal abad 20 memberi perlindungan yang kuat kepada saksi dan korban. Sehingga butuh bantuan dan kerjasama negara lain dalam memperkuat masalah ini di Indonesia.

Konferensi selama tiga hari itu lebih banyak dihadiri aparat penegak hukum daerah yang sering menangani kasus kejahatan transnasional. Sayang mereka belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan saksi dan korban, seperti kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi kantor wilayah hukum dan HAM.

Mereka diberi kesempatan mendengar pemaparan negara lain yang berhasil memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, seperti dari US Marshals.

"Ini penting agar kita tahu bagaimana Amerika memberi perlindungan serius. Misalnya, pengawalan saksi dan korban di negara itu telah setara dengan pengawalan Presiden. Mobil nya pun anti peluru dan memiliki tempat perlindungan yang benar-benar aman. Pendanaan unlimited," ujar Komisioner LPSK Teguh Sudarsono.

Saat membuka konferensi, Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa pemerintah terus upaya memberikan perlindungan saksi dan korban meski hasilnya belum maksimal.

"Sering kita jumpai koordinasi dan komunikasi antar instansi belum sepenuhnya berjalan," katanya.

Kondisi itu juga berdampak pada banyaknya kasus hukum berdimensi internasional yang sering menuntut kerjasama erat antar instansi tidak bisa diperjuangkan secara maksimal.

"Padahal ke depan kasus hukum internasional akan makin banyak kita hadapi," tegas Boediono.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Korban Dugaan Pelecehan Rektor Universitas Pancasila Minta Perlindungan LPSK
Korban Dugaan Pelecehan Rektor Universitas Pancasila Minta Perlindungan LPSK

Laporan korban dugaan pemerkosaan bernama RZ telah diterima LPSK.

Baca Selengkapnya
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Hari Terakhir Lapor SPT Tahunan: Jika Terlambat Siap-Siap Kena Sanksi Denda hingga Masuk Penjara
Hari Terakhir Lapor SPT Tahunan: Jika Terlambat Siap-Siap Kena Sanksi Denda hingga Masuk Penjara

Beriku daftar sanksi bagi wajib pajak yang terlambat lapor SPT Tahunan.

Baca Selengkapnya
Indonesia Jadi Negara Penyumbang Sampah Terbesar Kedua di Dunia, Ternyata Ini Penyebabnya
Indonesia Jadi Negara Penyumbang Sampah Terbesar Kedua di Dunia, Ternyata Ini Penyebabnya

KLHK pun memberikan perhatian terhadap menangani polusi yang merusak lingkungan, maka limbah plastik tidak luput dari perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Bakal Buka Lowongan CPNS dan PPPK, Totalnya Mencapai 23.200 Formasi
Kemenkes Bakal Buka Lowongan CPNS dan PPPK, Totalnya Mencapai 23.200 Formasi

Persetujuan formasi Kemenkes terbilang yang paling besar dibandingkan dengan instansi lain.

Baca Selengkapnya