Sampai Juni 2012, LPSK terima 240 permohonan perlindungan
Merdeka.com - Selama kurun waktu Januari-Juni 2012, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) menerima 240 permohonan perlindungan. Jumlah itu sudah separuh lebih dari permohonan perlindungan yang diterima pada 2011 sebanyak 340 laporan.
"Sampai akhir tahun nanti, kemungkinan bisa mencapai 500 permohonan," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai Haris dalam konferensi international "Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kejahatan Lintas Negara Terorganisir di Nusa Dua, Bali, Senin (11/6).
Menurutnya, Indonesia jauh tertinggal dengan negara lain yang telah sejak awal abad 20 memberi perlindungan yang kuat kepada saksi dan korban. Sehingga butuh bantuan dan kerjasama negara lain dalam memperkuat masalah ini di Indonesia.
Konferensi selama tiga hari itu lebih banyak dihadiri aparat penegak hukum daerah yang sering menangani kasus kejahatan transnasional. Sayang mereka belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan saksi dan korban, seperti kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi kantor wilayah hukum dan HAM.
Mereka diberi kesempatan mendengar pemaparan negara lain yang berhasil memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, seperti dari US Marshals.
"Ini penting agar kita tahu bagaimana Amerika memberi perlindungan serius. Misalnya, pengawalan saksi dan korban di negara itu telah setara dengan pengawalan Presiden. Mobil nya pun anti peluru dan memiliki tempat perlindungan yang benar-benar aman. Pendanaan unlimited," ujar Komisioner LPSK Teguh Sudarsono.
Saat membuka konferensi, Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa pemerintah terus upaya memberikan perlindungan saksi dan korban meski hasilnya belum maksimal.
"Sering kita jumpai koordinasi dan komunikasi antar instansi belum sepenuhnya berjalan," katanya.
Kondisi itu juga berdampak pada banyaknya kasus hukum berdimensi internasional yang sering menuntut kerjasama erat antar instansi tidak bisa diperjuangkan secara maksimal.
"Padahal ke depan kasus hukum internasional akan makin banyak kita hadapi," tegas Boediono.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaLaporan korban dugaan pemerkosaan bernama RZ telah diterima LPSK.
Baca SelengkapnyaMeski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaBeriku daftar sanksi bagi wajib pajak yang terlambat lapor SPT Tahunan.
Baca SelengkapnyaKLHK pun memberikan perhatian terhadap menangani polusi yang merusak lingkungan, maka limbah plastik tidak luput dari perhatian pemerintah.
Baca SelengkapnyaPersetujuan formasi Kemenkes terbilang yang paling besar dibandingkan dengan instansi lain.
Baca Selengkapnya