Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sambangi Istana, KontraS tolak pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Sambangi Istana, KontraS tolak pembentukan Dewan Kerukunan Nasional istana merdeka. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/2). Kedatangan mereka untuk menolak pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang digagas oleh Menko Polhukam Wiranto.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Feri Kusuma menjelaskan, alasan penolakan itu dikarenakan pembentukan DKN melenceng dari beberapa aturan. Di antaranya bertentangan dengan UU PKS (Penanganan Konflik Sosial) dan terkait penanganan HAM berat masa lalu, DKN dinilai bertentangan dengan UU Nomor 26 Tahun 2000. Salah satu fungsi DKN nantinya yakni menangani perkara-perkara hak asasi manusia secara rekonsiliasi atau nonyudisial.

Penolakan ini disampaikan melalui Kantor Staf Presiden yang diharapkan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena pembentukan DKN disebut oleh Menko Polhukam Wiranto telah disetujui oleh Presiden Jokowi.

Feri menjelaskan, Ibu korban Tragedi Semanggi I, Maria Katarina Sumarsih telah tegas menyatakan adanya pelanggaran HAM berat dan seharusnya kasus ini dibawa ke Kejaksaan Agung bukan diselesaikan secara non yudisial melalui Dewan Kerukunan Nasional.

"Ibu Sumarsih sudah menyebutkan, peristiwa-peristiwa masa lalu ini kan sudah ada, tinggal bagaimana Presiden Jokowi menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk penyelidikan, jadi bukan lewat mekanisme seperti yang hari ini digagas Wiranto," kata Feri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/2).

Feri menambahkan, Sumarsih meyakini Wiranto terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu. Maka dari itu, ia meminta Presiden Joko Widodo mencopot Wiranto dari jabatannya. Sebab, Jokowi melalui nawacitanya berkomitmen ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Kami berharap Presiden Jokowi segera menggantikan Wiranto dari Menko Polhukam karena ini kontraproduktif dengan janji Jokowi sendiri yang dalam nawacita menyebutkan akan menyelesaikan persoalan HAM," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional yang bertugas mengajak masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara rekonsiliasi atau nonyudisial. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada bawahannya agar disiapkan peraturan presiden (perpres) sekaligus nama-nama yang akan menjabat dalam Dewan Kerukunan Nasional.

"Sekarang ini presiden sudah minta kami siapkan Perpres dan orang-orang yang akan duduk di Dewan Kerukunan, orang yang mempunyai track record teruji," kata Pramono di kantornya, Jakarta, Senin (9/1).

Keputusan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional diambil usai sidang rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1).

"Presiden sudah setuju untuk dibentuknya Dewan Kerukunan Nasional," kata Menko Polhukam Wiranto di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1).

(mdk/msh)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).

Baca Selengkapnya
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).

Baca Selengkapnya
Istana Bantah Kabar Sebut Presiden Jokowi Bertemu Megawati: Sama Sekali Tidak Benar!

Istana Bantah Kabar Sebut Presiden Jokowi Bertemu Megawati: Sama Sekali Tidak Benar!

Kabar tersebut dihembuskan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Peluang Bertemu Ketum Parpol, Termasuk Megawati dan Cak Imin

Jokowi Buka Peluang Bertemu Ketum Parpol, Termasuk Megawati dan Cak Imin

Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh di Istana Negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya