Merdeka.com - Pemkot Samarinda menetapkan darurat banjir sepekan sejak Sabtu (8/6). Tidak kurang 20 ribu jiwa terdampak banjir sampai malam ini. Sementara, Wali Kota Syaharie Jaang, berada di Jerman urusan kuliah putrinya.

Ketiadaan orang nomor satu di Samarinda itu, jadi pertanyaan korban banjir. Bahkan, warga curhat di media sosial, Wali Kota tidak punya empati.

Pemkot pun menjawab curhatan warga. Saat ini, Sekda Samarinda Sugeng Chaeruddin ditunjuk Wali Kota memegang kendali penanganan banjir di Samarinda.

"Pak Wali Kota memang di Jerman. Tapi pada hari Jumat (7/6), posisi beliau ada di Jakarta, dan sudah dapat izin Mendagri," kata Kepala Diskominfo Samarinda Aji Syarif Hidayatullah, kepada wartawan di Balai Kota, Selasa (11/6).

Syarif menerangkan, Wali Kota menugaskan Sekda untuk melakukan koordinasi penanganan banjir. Bahkan telah memerintahkan PNS se-Samarinda, membantu korban banjir minimal 1 bungkus nasi. "Pak Sekda itu hampir tiap jam di lapangan loh," klaim Syarif.

"Pak Jaang memerintahjan seluruh operasional kepada Sekda. Apa-apa keputusan di Sekda. Tidak ada Wali Kota pun tidak masalah," terang Syarif.

Syarif menyebut penanganan banjir tidak bisa ditangani pemerintah semata. "Ada 3 unsur. Pemerintah, swasta dan peran serta masyarakat," kata Syarif.

Cara Pemprov Kaltim Tanggulangi Banjir di Samarinda

Banjir akibat luapan daerah aliran sungai (DAS) Karang Mumus, merendam ribuan rumah di 3 kecamatan di ibukota provinsi Kaltim, Samarinda. Pemprov Kaltim pun berencana menanggulangi banjir Samarinda masuk skala prioritas APBD Kaltim di 2020 mendatang.

Saat ini, Pemprov melakukan langkah darurat penanganan korban banjir di Samarinda, berkolaborasi bersama Pemkot Samarinda.

"Pemerintah dalam hal ini, melakukan penanganan sementara. Kita akan berpikir, menyusun tindakan komprehensif jangka panjang," kata Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, ditemui merdeka.com, usai meninjau lokasi banjir 1,5 meter di kawasan Gunung Lingai, Selasa (11/6).

Untuk jangka panjang, Pemprov memastikan ikut fokus membantu Pemkot menanggulangi banjir, melalui APBD Kaltim tahun 2020. "Iya, saya kira begitu (skala prioritas di 2020. Semua SKPD terkait akan merumuskan," ujar Hadi.

Terkait pendangkalan DAS Karang Mumus, menurut Hadi, tidak hanya dilakukan normalisasi SKM. "Normalisasi saja tidak cukup. Tapi juga drainase, eksplorasi batubara dikendalikan, masalah Bendungan Benanga kapasitasnya tinggal sepertiga, juga sampah yang berton-ton," ungkapnya.

Kendati demikian, lanjut Hadi, Pemprov tetap meminta bantuan APBN. "Tidak mungkin Pemprov saja. Tapi juga daerah, atau pemerintah kota hingga pemerintah pusat," kata Hadi.