Mendikbud era SBY ribut dengan Menteri Anies soal Kurikulum 2013
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era SBY, Muhammad Nuh menilai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan membekukan Kurikulum 2013 tersebut adalah keliru. Ia menegaskan Kurikulum 2013 secara substansi sebenarnya tidak ada masalah.
Guru Besar ITS Surabaya itu menjelaskan bukti Kurikulum 2013 tidak ada masalah secara substansi adalah dengan tetap diberlakukannya untuk 6.221 sekolah. Sebab kalau ada masalah tentu tidak akan dipakai sama sekali.
Sementara itu, Anies mengaku tidak mengetahui detail kenapa pemerintah sebelumnya mengganti kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Sejak dia menjabat sebagai menteri, dia tidak menemukan adanya dokumen yang menjelaskan kenapa kurikulum 2006 harus diubah.
Nuh menganggap apa yang dikerjakannya selama ini sudah benar. Berikut perseteruan antara dua Mendikbud era SBY dan JK.
Nuh sebut penggunaan kurikulum 2006 langkah mundur
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menilai kebijakan kembali pada Kurikulum 2006 adalah langkah mundur. Menteri era SBY ini menegaskan Kurikulum 2013 secara substansi sebenarnya tidak ada masalah."Kalau ada masalah teknis, mestinya dicarikan solusi perbaikannya, bukan balik ke belakang. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara substansi ada kekurangan dan secara teknis juga perlu penyiapan lagi," katanya di Surabaya, Minggu (7/12).
Perubahan kurikulum memakan waktu
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan sekolah-sekolah yang tidak siap akan disiapkan oleh pemerintah melalui pendampingan dan pelatihan sampai benar-benar siap. Penyiapan guru dan buku itu merupakan tugas pemerintah."Kalau kembali pada Kurikulum 2006 atau KTSP itu justru mundur, karena secara substansi belum tentu lebih baik, lalu butuh waktu lagi untuk melatih guru lagi (dengan KTSP) dan bahkan orang tua harus membeli buku KTSP," kata M Nuh.
Anies tidak tahu alasan M Nuh mengubah kutikulum 2006
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengaku tidak mengetahui detail kenapa pemerintah sebelumnya mengganti kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Sejak dia menjabat sebagai menteri, dia tidak menemukan adanya dokumen yang menjelaskan kenapa kurikulum 2006 harus diubah."Salah satu hal yang kami cari tidak kami temukan dokumen yang menjelaskan kenapa kurikulum 2006 harus diubah. Kok langsung harus diubah. Dokumennya mana?" kata Anies di Istana Negara, Senin (8/12).
Anies pertanyakan di mana letak masalah kurikulum 2006
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, sebelum mengubah kurikulum harus ada kajian mendalam. Salah satunya apakah ada kelemahan dalam kurikulum sebelumnya."Kajian akademiknya mana yang menunjukkan kurikulum 2006 bermasalah sehingga harus sesegera mungkin diganti. Itu enggak ketemu. Kalau itu ketemu kami tahu letak kelemahannya," ujarnya.Jika ada dokumen lengkap, maka akan diketahui penyebab perubahan kurikulum. Sehingga bisa dijadikan alasan kurikulum 2013 adalah perbaikan dari kurikulum 2006.Selama ini, dia sudah mendapatkan banyak masukan dari guru terkait penerapan kurikulum 2013. "Karena guru yang belum siap itu membuat beban belajar terpindah ke siswa," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan menilai Pemilu bukan seperti pertandingan sepak bola.
Baca SelengkapnyaAnies juga menginginkan agar demokrasi tetap terjaga dengan baik.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres 2024 akan berdampak besar bagi perjalanan kehidupan bernegara Indonesia
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies mengimbau pendukung berhati-hati. TPS harus betul-betul diawasi dengan benar.
Baca SelengkapnyaAnies-Cak Imin melepas Tim Hukum Nasional (THN) untuk menggugat hasil Pemilu 2024 Mahkamah Konstitusi atau MK.
Baca SelengkapnyaMasa tenang mulai 11 Februari hingga 13 Februari mendatang sebelum pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaAnies mengingatkan kepada pendukung untuk terus bekerja merangkul dan menguatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming jangka pendek.
Baca SelengkapnyaTerkait wacana hak angket, Anies menyerahkan kepada NasDem, PKS dan PKB.
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca Selengkapnya