RUU Pengampunan Nasional perlu, tapi penegakan hukum harus kuat
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menilai Rancangan Undang-undang Pengampunan Nasional memang diperlukan, tetapi perlu diiringi dengan penegakan hukum yang kuat.
"Saya tidak mengatakan tidak setuju, itu bagus asal penegakan hukumnya kuat dan harus dipelajari," ucap Irman ketika ditemui di acara the first ASEAN Marketing 2015, Jakarta, Jumat,(9/10).
"Karena ini kan 'one for all' dan karena itu penegakannya harus kuat. Dan perlu waktu yang tepat," tambahnya.
Menurut Irman, RUU tersebut dipelajari sungguh-sungguh. "Jangan nanti pengampunan itu tidak sesuai dengan harapan kita," tandasnya.
Seperti diketahui, alasan DPR mengusulkan RUU Pengampunan Nasional untuk mengakali pertumbuhan ekonomi di tanah air yang mulai melambat. Maka, diperlukan sumber pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk melakukan investasi di sektor publik.
Untuk meningkatkan penerimaan pajak di tanah air, perlu adanya suatu langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah agar pihak-pihak yang menyimpan dan belum melaporkan hartanya untuk melaporkan harta yang disimpan di luar negeri tersebut ke dalam negeri yang diharapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rukun puasa mencakup serangkaian aturan dan tata cara yang harus diikuti secara sungguh-sungguh dan ikhlas.
Baca SelengkapnyaDengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaPemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaPidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaRPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja.
Baca Selengkapnya