Ruhut: Kami dukung 100 persen KPK terus usut kasus BLBI

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, lembaganya tidak memiliki kewenangan menutup kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menyatakan, mendukung langkah KPK mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami mendukung 100 persen KPK untuk terus melanjutkan kasus-kasus BLBI," ujar Ruhut, Jakarta, Minggu (26/6).

Juru Bicara Partai Demokrat ini menambahkan, dalam kasus BLBI ini, negara dirugikan hampir Rp 700 triliun. Oleh karena itu, kasus ini harus diusut sampai tuntas.

"Saya sebagai kader Demokrat, koordinator jubir, bidang Polhukam, ngomong-ngomong Century yang ada hanya pepesan kosong, yang dituduhkan ke kami. Justru BLBI kerugian hampir 700 T, tolong Pak Saut KPK lanjutkan terus," jelasnya.

Menurut Ruhut, Komisi III DPR akan mengawal KPK agar kasus BLBI dapat segera dituntaskan. Apalagi dalam kasus ini, kerugian negara sangat besar jumlahnya.

"Komisi III akan mengawal dan mendukung, apalagi sekarang bicara BLBI money laundrynya kebangetan," tutup Ruhut.

Sebelumnya diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, lembaganya tidak memiliki kewenangan menutup kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"KPK tidak memiliki kewenangan menutupnya. Ini soal efisien," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Jumat (24/6).

Saut memastikan kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah itu akan terus berjalan pengusutannya. Namun demikian, dirinya meminta agar publik tidak perlu mendesak KPK untuk terburu-buru dalam menangani kasus tersebut.

Menurutnya, diperlukan bukti-bukti yang cukup guna menangani kasus yang disebut-sebut menguntungkan puluhan pihak swasta itu. Saut mengaku tak ada kendala dalam menyelidiki kasus itu, tetapi memang perlu kesabaran.

"Menurut saya biasa-biasa saja. Cuma harus sabar aja," tegasnya.

Pada periode sebelumnya, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait kasus ini. Mereka yang didengarkan keterangannya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid, Rizal Ramli, mantan Menteri BUMN era Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi, dan Menteri Koordinator Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro Jakti.