Merdeka.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial KPTDA (36) dan barang buktinya ke ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng, Bali, Selasa (14/9). Dia diduga telah merugikan negara Rp1,3 miliar.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan DJP Bali Andri Puspo Heriyanto mengatakan, tersangka KPTDA melakukan tindak pidana dengan memotong dana pajak dari tempat kerjanya.

"KPTDA diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. KPTDA selaku Direktur CV GP yang bergerak di bidang usaha jual beli cengkeh diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan modus memungut PPN dari para pelanggan atau pembeli, namun tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke kas negara," kata Andri di Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng, Bali.

Tersangka pengemplang pajak ini diserahkan kepada Kejari Buleleng untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dia dugaan melakukan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6, Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang KUP.

Sebelum penyidikan kasus ini, pihak Kantor Wilayah DJP Bali telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak. Wajib pajak diberi hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP.

"Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dilakukan dengan membayar pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Namun demikian KPTDA tidak menggunakan hak tersebut, sehingga PPNS Kanwil DJP Bali meningkatkan pemeriksaan bukti permulaan ke tahap penyidikan," imbuhnya.

Kemudian, dalam proses penyidikan wajib pajak juga diberi hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 44B Undang-Undang KUP setelah melunasi pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. "Namun KPTDA juga tidak memanfaatkan hak tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Dudung Rudi Hendratna menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama dan sinergi yang baik antara Kantor Wilayah DJP Bali, Kepolisian Daerah Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Kejaksaan Negeri Buleleng serta seluruh pihak yang terlibat.

"Dalam upaya penegakan hukum perpajakan, dalam rangka penegakan prinsip keadilan dan menimbulkan deterrent effect atau efek jera, serta upaya pengamanan penerimaan negara," ujarnya.