Risma siap puasa dua hari agar siswa SMA/SMK sekolah gratis

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berjanji mengupayakan agar biaya pendidikan untuk SMA/SMK di Surabaya tetap gratis. Risma khawatir jika pengelolaan SMA/SMK ditangani Pemprov Jatim, SMA/SMK belum tentu bebas biaya. Selama ini, di tangan Pemkot Surabaya, SMA/SMK di Kota Pahlawan tak dipungut biaya.

"Apapun saya lakukan agar itu bisa tercapai. Saya sanggup bertahan puasa selama dua hari di depan Gedung Negara Grahadi demi meluluskan niat agar siswa SMA/SMK di Surabaya mendapat jaminan pendidikan gratis," kata Risma seperti dilansir Antara, Senin (12/12).

Risma mengaku sudah bertemu Gubernur Jatim Soekarwo dan meminta agar pengelolaan SMA/SMK diserahkan ke Pemkot Surabaya. Namun Soekarwo menyatakan tetap mengacu pada undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. UU tersebut mengamanatkan, mulai 2017 pengelolaan akan diambil alih Pemprov.

Harapan Pemkot Surabaya saat ini hanya pada hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan uji materi UU 23/2014 tentang Pemda, oleh wali murid SMA/SMK di Surabaya.

Pihaknya sudah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk kebutuhan pendidikan di Surabaya. Anggaran tersebut tidak hanya dialokasikan di Dinas Pendidikan, tapi juga di dinas lain sesuai tupoksi. Semisal di Dinas Cipta Karya untuk pembangunan gedung sekolah.

"Ada kalau Rp 600 miliar. Belum yang di Dinas Cipta Karya untuk pembangunan gedung. Ujian Nasional, untuk ujian praktik, buat guru, juga pengembangan minat dan bakat, semua kami yang subsidi," katanya.

Sayangnya anggaran itu tidak bisa dicairkan selama belum ada perubahan keputusan dari pemerintah pusat terkait pengelolaan SMA/SMK di Surabaya. Disinggung opsi penyaluran bantuan pendidikan melalui program Kartu Surabaya Pintar, Risma mengatakan bisa saja. Program ini memungkinkan anggaran untuk pendidikan menengah dari APBD disalurkan secara langsung kepada siswa.

"Tapi saya khawatir, kalau masih ada tarikan, terus bagaimana kami mengawasinya. Misalnya buat ujian praktik. Bayarnya dari mana, wong banyak anak yang bilang sebelum sekolah dia berjualan koran dulu," kata Risma.

Risma mengatakan saat ini Kabag Hukum Pemkot Surabaya dan Biro Hukum Pemprov Jawa Timur masih berupaya mengonsultasikan hal ini kepada Kementerian Dalam Negeri.