Risma Hormati Keputusan PDIP Cabut Dukungan untuk Bupati Alor

Merdeka.com - PDIP menarik rekomendasi dan dukungan Pilkada serentak tahun 2017 kepada Bupati Alor Amon Djobo. Pencabutan itu buntut beredarnya video Amon memarahi serta mengusir dua staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor pertengahan April lalu.

Bahkan dalam video berdurasi 3.09 detik itu, Amon juga terdengar mengumpat Menteri Sosial, Tri Rismaharini dan membandingkannya dengan mantan Mensos, Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Kementerian Sosial telah melangkahi pemerintah daerah. Sebab penyaluran malah melalui ketua DPRD Alor, bukan pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut, Risma menyatakan keputusan partai harus dihormati. "Ini bukan perkara setuju tidak setuju, tapi bahwa itulah keputusan partai. Keputusan partai itu yang harus saya hormati," kata Risma di kepada wartawan, Kamis (3/6).

Risma menyebut dirinya tidak tahu menahu soal dukungan maupun penarikan dukungan PDIP pada Amon Jobo. Dia menekankan saat ini fokus pada kerja kementerian.

"Saya sebetulnya tidak di tataran itu, karena saya pasti yakin bahwa itu diputuskan bersama. Jadi saya sekarang ini kan aku sebagian ada di kementerian. Jadi dari partai tidak mau terlalu ganggu aku," ujar dia.

Adapun DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Jobo sebagai Bupati Alor. Pencabutan ini dilakukan melalui Surat DPP No 2922 /IN/DPP/VI/2021 ditanda tangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Anggota DPR RI / Dapil NTT 1 Flores Lembata dan Alor, Andreas Hugo Pareira, menyebut Pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada Nopember 2017 mengeluarkan Rekomendasi dukungan kepada Amon Jobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018.

PDIP menilai perilaku bupati Alor yang mencaci maki menteri sosial dan ketua DPRD Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan, apalagi dengan kata makian yang sangat "jorok" disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat Bupati.

“Nampaknya pola perilaku tidak pantas seprti ini merupakan kejadian berulang karena perilaku seprti ini juga pernah dilakukan terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana berpangkat kolonel,” ucapnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com