Ridwan Kamil Tetapkan 5 Daerah Berstatus Tanggap Darurat

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat di enam daerah. Anggaran hingga Rp 6 miliar disiapkan untuk pemenuhan kebutuhan pemulihan.

Gubenur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, banjir yang terjadi di wilayahnya merupakan bagian dari musibah. Hal ini tidak terlepas dari curah hujan terekstrem yang terjadi sejak tahun 2007.

"Data BNPB dan BMKG ini tuh dari sisi 12 tahun ini (curah hujan) paling tinggi. Disebut hujan yang besar itu kan sekitar 100 mm, ini di Halim itu 377 mm. Jadi memang pertahanan sistem yang normal ini mengalami banyak kendala," katanya di Kantor DP3AKB Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (3/1).

Dia mengimbau semua pihak dalam situasi ini tidak saling menyalahkan. Semua harus fokus pada situasi tanggap darurat.

Emil sendiri sudah menetapkan status tanggap darurat untuk daerah terdampak yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Karawang dan Indramayu.

Status ini berlaku hingga dua minggu. Alasannya, cuaca ekstrem ini masih akan terjadi lima sampai tujuh hari ke depan.

"Dengan adanya status tanggap darurat maka kita akan memberikan bantuan mungkin sekitar Rp 5 atau 6 miliar kepada daerah-daerah tersebut untuk recovery dan pertolongan tanggap darurat," jelasnya.

Secara teknis, dia akan menyerahkan segala sesuatunya kepada kepala daerah di wilayah terdampak. Jika upaya mereka tidak maksimal, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan turun tangan. Namun, apabila tetap tidak bisa terselesaikan, maka pemerintah pusat yang memegang kendali.

"Jadi bedanya DKI dengan Jawa Barat, kalau di DKI itu gubernur bisa langsung ke teknis, kalau di jawa barat teknis itu adanya di bupati dan walikota. Jadi saya itu tidak bisa sematamata langsung begitu saja tanpa kulonuwun dulu," terangnya.

"Maka jika ada permasalahan dinamika termasuk bencana, pasti bupati walikota yang pertama melakukan upaya dulu. Kalau upayanya belum maksimal, butuh bantuan lalu kami turun untuk melakukan pertolongan, dan lintas provinsi sudah memang levelnya tidak memungkinkan baru ke presiden," pungkas Emil.