Ridwan Kamil Siapkan Rumah Bersubsidi buat 20.000 Guru di Jabar

Merdeka.com - Kabar gembira bagi guru dan tenaga pendidik (tendik) di Depok dan Jawa Barat. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Bakti Padamu Guru (Batarru) yaitu program rumah bersubsidi bagi 20.000 guru dan tendik di Jawa Barat.

Program rumah subsidi ini tidak hanya diperuntukkan bagi guru tetapi juga tendik yaitu penjaga sekolah, operator, pustakawan, laboran, satpam.

"Mulai tahun ini Pemprov Jabar melalui Bank BJB dan developer di 17 lokasi akan memberikan rumah dan kemudahan persyaratan pada guru yang belum punya rumah. Nah mudah-mudahan ini hadiah dari Pemprov Jabar di Hari Guru Nasional tahun 2020, juga di hari PGRI yang ke-75," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Depok, Rabu (25/11).

Dikatakan dia, banyak tenaga pendidik yang belum memiliki rumah dan terpaksa mengontrak. Untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tidak selalu harus menaikan pendapatan, tapi menurunkan pengeluaran.

"Dari pada biasanya cicilan untuk kontrak, sekarang kita geser rumah milik sendiri," ucapnya.

Pendidik dan tendik yang bisa memiliki rumah adalah mereka yang belum memiliki rumah. Kemudian mereka yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Cicilan yang bisa diangsur per bulan Rp900.000.

"Saya kira bisa diatur semua guru di Jabar melalui pencanangan hari ini bisa memiliki rumah pribadi sebagai bentuk kesejahteraan para guru," katanya.

Pjs Wali Kota Depok Dedi Supandi menambahkan, saat ini sudah ada MoU antara pihak properti Indonesia dan perbankan. Selanjutnya ditargetkan pada Desember dilakukan peletakan batu pertama sehingga bisa dilanjutkan dengan proses akad.

"Ada MoU antara properti Indonesia dengan bank hari ini diwakili BJB. Kita pastikan sudah ada ijinnya, sudah hadir di 17 kabupaten/kota dengan target 10.000. Mudah-mudahan setelah MoU dari properti dan BJB berharap sudah akad kredit di Desember. Peletakan batu pertama Desember kemudian akad," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, M Tamrin menambahkan, pihaknya akan selektif dalam memberikan rekomendasi nantinya. Untuk kelengkapan harus disertai surat keterangan dari RT, RW dan Kelurahan.

"Kemudian dilihat masa kerja juga. Diprioritaskan yang sudah lama bekerja," katanya.