Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Emil) menjelaskan terjadinya kerumunan acara ormas Front Pembela Islam (FPI) di Megamendung Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Menurutnya, untuk menegakkan protokol kesehatan, petugas punya pertimbangan untuk menertibkan. Tidak asal represif.

"Dalam kondisi lapangan yang massa sudah masif, pelaksana di lapangan punya dua pilihan, melakukan persuasif humanis atau represif, pilihan di lapangan saat itu karena massa kalau sudah besar cenderung ada potensi gesekan," katanya usai diperiksa Bareskrim Polri, Jumat (20/11).

Maka, kata Emil, pilihan Kapolda Jawa Barat saat itu memutuskan untuk pendekatan humanis non-represif. Meskipun akhirnya berujung pada pencopotan sejumlah perwira polisi oleh Kapolri.

"Walaupun akhirnya, pilihan-pilihan itu memberi konsekuensi pada institusi kepolisian yang saya sangat hormati terkait hal itu," ucapnya.

Sehingga, kata Emil, pemerintah daerah Jawa Barat sudah menegakkan protokol kesehatan yang ada. Tetapi, penanganan ke massa yang banyak tidak bisa menggunakan cara represif.

"Contohnya seperti demo Omnibus Law. Kalau pakai kategori pelanggaran prokes, demo-demo itu sangat melanggar protokol kesehatan. Tapi kan pendekatannya tidak bisa dalam kondisi psikologis ya, walaupun kita tahu itu pelanggaran," terangnya.

"Kemudian dilakukan represif karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka, diskresi dari aparat itu ada di sana, nah itulah kira-kira kronologis," tandasnya.