Ridwan Kamil: Bandung cinta damai, jangan dirusak sekelompok orang

Merdeka.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyesalkan adanya insiden penghentian kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR). Ulah pihak yang secara sewenang-wenang itu tidak mencerminkan Kota Bandung yang pluralis bukan homogen.

"Sejak zaman Belanda-nya orang Bandung itu cinta damai, toleran, terbuka dengan nilai nilai. Itu enggak boleh dirusak sekelompok orang," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Pendopo Kota Bandung, Kamis (8/12).

Dia menyatakan, hal yang paling mendasar adalah bahwa warga negara yang beribadah tidak boleh dipersulit. Sehingga proses perizinan yang disebut melanggar aturan jangan sampai menghalangi hak beribadah.

"Umat Kristiani jangan dipersulit, umat minoritas lainnya juga jangan dipersulit. Kalau umat Islam mau tabligh akbar, apakah harus ada rekomendasi atau apa, kan enggak juga. Jadi semangat awalnya jangan mempersulit," ujarnya.

Dia menuturkan, reformasi 1998, Indonesia adalah negara demokrasi. Pihaknya tidak bisa melarang-larang selama berada dalam batas-batas yang ditetapkan. Oleh karena itu, pihaknya tengah mengkaji pelanggaran yang dilakukan sekelompok orang tersebut.

"Kalau sudah melanggar hak, itu yang sedang dikaji apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Karena pembubaran acara pun harusnya dilakukan oleh aparat bukan oleh sipil kan, kan tidak boleh," jelas Emil.

"Kalaupun tidak suka sampaikan ketidaksukaannya itu melalui aparat bukan main hakim sendiri," tambahnya lagi.

Menurutnya, di perkembangan zaman, selalu ada kelompok kelompok yang cenderung melakukan tindakan ekstrem. Hal ini tidak hanya terjadi di Bandung, tetapi di kota-kota lain di Indonesia

"Dalam kemajuan zaman selalu ada orang-orang yang ingin melakukan hal-hal seperti ini, dalam bentuk ekstrem agama, dalam bentuk ideologi, dalam bentuk ekstrem ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi saya kira tidak mewakili gambaran besar warga Bandung yang sebenarnya sangat toleran, pluralis, pancasilais," ungkapnya.

Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka juga menyayangkan insiden terhentinya kegiataan keagamaan yang dilakukan sekelompok orang. Aksi yang dilakukan terhadap umat Nasrani jelas tidak mencerminkan sikap masyarakat yang inklusif.

"Kami dari Komisi VIII menyesalkan. Jabar itu satu provinsi yang kehidupan keagamaan masyarakat priangan itu terbuka, homie, nyaman. Karena kultur budaya orang Jabar itu menerima perbedeaan tidak homogen. Sangat heterogen," ujarnya.

Dia juga lantas mengingatkan kembali makna Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan. Indonesia yang bisa berdiri di atas perbedaan tentu tidak bisa menanggalkan itu. Apalagi Indonesia hadir dengan ragam suku, agama dan ras.

"Siapapun boleh tetap menjalankan ibadah agama dan kepercayaan. Tapi agama harus melindungi kepercayaan. Di situ muncul komitmen kebanggaan. Yang terjadi kemarin itu tidak menunjukan Kebhinekaan," terang politisi PDIP itu.