Follow
Ribka: Petani tembakau harus diperhatikan
Merdeka.com - Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mendukung aksi demo ribuan petani tembakau menentang pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang zat adiktif pada Tembakau di Jakarta. Ribka meminta kepada pemerintah untuk tanggap dan peka terhadap tuntutan para petani tersebut.
"Wajar kalau petani memprotesnya," kata Ribka di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/7).
Menurut dia, RPP tembakau jangan dulu disahkan. Untuk kondisi sekarang bisa susah karena ada 15 juta petani tembakau yang dirugikan. "Belum lagi petani cengkeh. Berapa lagi nanti angka pengangguran bisa tambah," jelas Ribka.
Politikus PDIP ini menduga memang ada kepentingan asing di balik pengesahan RPP tembakau ini. Keinginan produsen rokok asing yang ingin membawa rokok putih dan dijual di Indonesia.
"Padahal justru yang rokok putih itu yang tak jelas dan susah dideteksi," tegas Ribka.
"Kalau rokok putih itukan sudah dibuat di sana, jelas tak ada pekerja kita yang dipakai. Belum lagi yang bekerja di kebun tembakaunya," imbuh dia.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca Selengkapnya
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca Selengkapnya
PPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnya
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca Selengkapnya
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya
Jangan sembarangan memprovokasi orang untuk tidak memilih di pemilu. Karena hal itu bisa melanggar pidana
Baca Selengkapnya
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnya
PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca Selengkapnya