RI minta Timor Leste hentikan pembangunan gedung imigrasi

Merdeka.com - Pemerintah RI memanggil duta besar Timor Leste melalui Kementerian Luar Negeri RI terkait bentrokan warga di wilayah perbatasan kedua negara. Dalam pertemuan itu, Indonesia meminta Timor Leste tidak meneruskan pembangunan gedung imigrasi di wilayah perbatasan.

"Saya rasa tentu, seyogyanya kantor imigrasi ini jangan diteruskanlah, karena menimbulkan permasalahan. Karena daerah ini masih pending, ada segmen bagian yang belum dituntaskan. Sementara itu terjadi, seyogyanya tidak ada pembangunan apapun di sana," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Istana Merdeka, Selasa (7/8).

Pemerintah juga meminta agar kondisi di perbatasan dikembalikan seperti sedia kala. Hal itu guna menghindari adanya kesalahpahaman apalagi ketegangan antara kedua negara yang memiliki hubungan baik.

"Hubungan Indonesia dan Timor Leste sangat baik dan sangat stabil dan sangat-sangat baik, bahwa sahnya ada insiden atau permasalahan yang timbul seperti kemarin itu harus kita kelola agar tidak semakin buruk," pungkasnya.

Sebelumnya, warga Nusa Tenggara Timur yang berada di perbatasan bertikai dengan warga Timor Leste karena warga Timor Leste berniat membangun kantor bea cukai. Padahal tanah yang sudah dikerjakan itu masih dalam sengketa.

"Terjadi perselisihan warga tapal batas NTT dengan Timor Leste. Diawali pada tanggal 21 Juli lalu masyarakat Timor Leste menggali tanah luas 8x5 m, kedalaman 2 m. Rencana untuk kantor bea cukai," jelas Kabag Penum Polri, Kombes Pol Agus Riyanto di kantornya, Rabu (1/7).

Masyarakat NTT yang tak terima kemudian mulai melakukan upaya penghadangan. Setelah mereda, pertikaian ini kembali lagi di tanggal 31 Juli.

Pasukan pengamanan perbatasan kemudian langsung melakukan penjagaan dan pemantauan di perbatasan baik dari TNI dan Polri. (mdk/dan)