Rencana Menteri Yuddy pangkas 1 juta PNS dikecam DPRD Bali

Merdeka.com - Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi memangkas 1 juta PNS di seluruh Indonesia, menimbulkan reaksi dewan provinsi Bali. Kebijakan itu dinilai akan membuat dampak buruk bagi keluarga pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).‎

Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry menyatakan, kebijakan pemangkasan terhadap PNS itu, akan meningkatkan jumlah pengangguran.

"Saya sama sekali tidak setuju karena akan membawa dampak luas pada kehidupan ekonomi pegawai dan keluarganya. Kalau kebijakan ini benar-benar dilaksanakan, bukan hanya satu juta orang PNS saja yang kehilangan pekerjaan melainkan akan semakin banyak anggota keluarga yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah karena semua ditanggung oleh anggota keluarga yang menjadi PNS tersebut," tegas Sugawa di Denpasar, Kamis (2/6).

Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta juga menolak keras rencana pemangkasan jumlah PNS tersebut. Dia menuding menteri Yudi doyan membuat kebijakan, namun tidak pernah bisa dilaksanakan. Pemangkasan 1 juta PNS itu, kata dia, telah meresahkan masyarakat.

"Menteri satu ini sering membuat statement yang selalu dapat meresahkan masyarakat," ungkap politisi PDIP ini.

Hal sama juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali, Nyoman Suyasa. Dia menilai, Menpan RB membuat kebijakan yang memantik keresahan PNS. Menteri Yudi seharusnya memikirkan dampak kebijakan tersebut.

"Harus memikirkan keluarga dan anak pegawai yang bersangkutan ketika kena pemangkasan atas kebijakan menteri itu. Selain terjadi peningkatan pengangguran, juga dikhawatirkan akan terjadi anak-anak putus sekolah. Sebab, tulang punggung keluarga sudah kehilangan pekerjaannya. Saya tidak setuju dengan wacana pemangkasan PNS. Ini kebijakan yang tidak perlu dilaksanakan," tegasnya.

Menurut Suyasa, menteri Yudi seharusnya melakukan moratorium perekrutan calon PNS, bukan memangkas jumlah PNS yang sudah ada. "Kita setuju moratorium pengangkatan pegawai sampai mencapai jumlah ideal, akan tetapi kita tidak setuju ada pemangkasan," kata politisi muda asal Karangasem ini.