Reformasi agraria solusi cegah krisis kedelai

Merdeka.com - Naiknya harga kedelai impor yang membuat pengrajin tahu dan tempe menjerit adalah sebagian dari fenomena krisis pangan yang sebenarnya melanda dunia. Menyusutnya lahan pertanian karena alih fungsi merupakan penyebab utama krisis tersebut. Saatnya pemerintah Indonesia menerapkan reformasi agraria.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan reformasi di sektor agraria penting, agar pemerintah tidak hanya reaksional. "Harus ada komitmen khusus, untuk mewujudkan ketahanan pangan. Yang mesti ada tidak hanya litbang, tapi ada juga koordinasi dengan perguruan tinggi," ujarnya dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/7).

Dia menegaskan, pemerintah harus tegas dalam hal pemberian izin untuk penggunaan lahan sehingga tidak mudah dialihfungsikan. "Kedaulatan pangan adalah langkah yang harus nyata, karena tidak akan mungkin bisa, jika petani tidak sejahtera," imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai, peran Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga kedelai.

"Sebaiknya Bulog konsentrasi juga pada komoditas kedelai, apalagi masalah penanganan lahan banyak terjadi pengalihfungsian. Diharapkan Hendarman Supandji (Kepala BPN) lebih cermat dalam menegakkan aturan yang ada," ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini mengingatkan bahaya jika komoditi seperti kedelai dikuasai oleh kartel. Pemerintah jangan sampai terjebak mengikuti arus liberalisasi perdagangan.

"Kita (di DPR) berusaha untuk mengajukan anggaran Rp 43 triliun untuk pangan, yakni 1,9 juta ton kedelai bisa dicukupi dengan Rp 1,438 T. Di dalamnya ada peningkatan subsidi pupuk urea. Kita harus berani memaksakan anggaran yang memadai," ujarnya.

Sedangkan Direktur Pelayanan Publik Bulog Agusdin Faridh yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan Bulog siap jika ditunjuk untuk menjaga produksi kedelai. Namun saat ini peran Bulog tidak seperti dulu lagi. "Sekarang Bulog yang mengatur banyak sekali. Secara struktural berada di bawah Kementerian BUMN. Tapi secara operasional sehari-hari diatur oleh Kementerian Perdagangan," pungkasnya.