Rebutan bahas RAPBD DKI Tahun 2015, yang berhak Ahok atau DPRD?

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada masalah dalam RAPBD DKI Jakarta tahun 2015 yang diserahkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penyerahan RAPBD DKI ini yang membuat DPRD DKI Jakarta membuat hak angket kepada Ahok.

Tjahjo berani mengatakan hal itu berdasarkan hasil penilaian Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzard Moenek.

"Secara keseluruhan tidak terjadi permasalahan. Memang kalau kami runut di anggaran ada hal-hal yang harusnya tidak perlu terulang kembali, karena sesuai Nawacita Pak Presiden. Setiap sen anggaran adalah uang rakyat," kata Tjahjo saat memberikan sambutan di Kantor Kemendagri, Rabu (4/3).

Sementara pandangan DPRD DKI Jakarta menyebutkan jika Ahok sudah melangkahi legislatif. Karena RAPBD DKI tahun 2015 itu belum dibahas dan ditandatangani oleh DPRD DKI.

Lalu siapa yang benar dalam polemik ini?