Ratusan Honorer Tenaga Kesehatan Geruduk Kantor DPRD Tasikmalaya

Merdeka.com - Ratusan honorer tenaga kesehatan (Nakes) dan non-nakes Kota Tasikmalaya menggeruduk gedung DPRD. Mereka meminta kepastian karena adanya rencana penghapusan tenaga honorer di 2023.

Salah seorang honorer nakes, Yuri (41) mengatakan, sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah terkait status mereka.

“Padahal pemerintah pusat akan segera menghapus status tenaga honorer pada 2023. Kami khawatir dengan adanya penghapusan honorer, tidak bisa lagi bekerja," sebutnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah bisa segera mengangkat honorer nakes dan non-nakes di Kota Tasikmalaya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Apalagi saat ini cukup banyak honorer yang sudah bekerja belasan tahun.

Honorer lainnya, Ajang Muhammad menyebut, setelah pihaknya melakukan audiensi dengan perwakilan DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa seluruh honorer belum bisa diangkat seluruhnya sebagai PPPK.

“Pengangkatan honorer menjadi PPPK hanya bisa dilakukan secara bertahap. Tahun ini hanya bisa 70 orang, tahun depan 100 orang. Sementara jumlah honorer di sini ada sekitar 1.300 orang," sebutnya.

Walau begitu, ungkap Ajang, dalam audiensi muncul beberapa alternatif solusi, salah satunya pengubahan nomenklatur pembayaran gaji tenaga honorer menjadi sumber pembayaran gaji PPPK.

“Mayoritas mayoritas fasilitas kesehatan di Kota Tasikmalaya berstatus BLUD. Opsi ini tentu harus dibahas terlebih dahulu. Namun kami harapkan itu bisa dilakukan," ungkapnya.

Terkait tuntutan honorer nakes dan non-nakes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Uus Supangat mengatakan bahwa rencana penghapusan honorer memang menjadi isu nasional. Berbagai langkah sudah dilakukannya, termasuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memfasilitasi honorer.

“Namun, kuota yang diberikan oleh pemerintah masih terbatas. Kami sudah menyiapkan berbagai macam alternatif solusi. Namun itu harus dibahas lebih lanjut, karena menyangkut dengan kebijakan," kata Uus.

Adapun hasil audiensi yang dilakukan dengan para honorer, dijelaskan Uus, salah satu solusi yang dihasilkan adalah mencari sumber pembiayaan untuk PPPK. “Tapi alternatif itu masih harus dibahas lebih lanjut karena menyangkut dengan kebijakan keuangan,” jelasnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya, Gun Gun Pahlagunara mengatakan bahwa pihaknya sebetulnya ingin mengangkat seluruh honorer menjadi PPPK.

“Saya bisa membuka formasi untuk 1000 orang nakes, tapi penggajiannya kan harus dipersiapkan. Anggaran di kami kan tidak hanya untuk gaji, tapi ada hal yang lainnya," kata Gun Gun.

Bila seluruh honorer naker diangkat menjadi PPPK, setiap bulannya, setidaknya membutuhkan anggaran Rp7 miliar. “Sementara yang perlu diangkat menjadi PPPK bukan hanya nakes, melainkan juga tenaga honorer lainnya,” ucapnya.

Adapun terkait opsi pengubahan nomenklatur pembiayaan honorer, anggarannya harus tetap masuk kas daerah terlebih dahulu sehingga harus melihat aturannya. “Apakah boleh atau tidak,” tutupnya.