Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ratusan aktivis ormas Islam di Semarang tolak harga BBM naik

Ratusan aktivis ormas Islam di Semarang tolak harga BBM naik Demo BBM HTI. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ratusan aktivis organisasi massa (ormas) Islam di Semarang, Jawa Tengah, kompak mengecam sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkukuh menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini. Sebab, mereka menilai naiknya harga BBM bakal mendorong gejolak sosial dan menyengsarakan rakyat.

Ratusan aktivis tersebut menyebar di dua titik jalan raya Kota Semarang. Di Bundaran Tugu Muda, aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Tengah secara tegas menyatakan tetap menolak kenaikan harga BBM.

Ratusan massa HTI Jawa Tengah, menyemut di Bundaran Tugu Muda dengan mengibarkan simbol-simbol organisasi mereka di jalan raya, Jumat (7/11) sore tadi.

Tak hanya itu, mereka juga membawa poster-poster besar bertuliskan kecaman terhadap kebijakan Jokowi satu ini. Di antara kerumunan massa, aktivis tersebut membawa tulisan "Umat Islam Bersatu Tolak Kenaikan BBM", "Lawan Kapitalisme Tolak Liberalisasi Migas".

Seorang aktivis HTI Jawa Tengah, Luthfi menganggap kekayaan minyak bumi dan gas yang melimpah di negeri ini seharusnya pengelolaannya diserahkan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, pihaknya mengecam keras sikap Jokowi-JK yang tetap menaikkan harga komoditas tersebut. "Kami menolak kenaikan harga BBM di tahun ini," kata Luthfi, kepada merdeka.com.

Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam Komisariat Dakwah dan Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang juga tegas menolak kebijakan tersebut. Bahkan, mereka menyebut sikap Jokowi-JK dengan menaikkan harga BBM telah membohongi rakyat yang telah memilihnya pada Pilpres 2014 kemarin.

Di tengah long march, koordinator aksi dari Komisariat Dakwah dan Tarbiyah IAIN Walisongo, M Arif Rohman Makin, mengatakan bila Presiden Jokowi berkukuh mengesahkan kenaikan harga BBM maka sama saja tidak sesuai dengan janji kampanye dulu.

"Lebih baik Jokowi diturunkan dari jabatannya sebagai presiden kalau tetap mengesahkan kebijakan tersebut," terang Arif. (mdk/mtf)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP