Ratu Atut evaluasi anggaran Banten di balik jeruji

Merdeka.com - Meski telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah masih menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Banten.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten, Syamsir, hari ini Gubernur Atut akan mengevaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2013.

"Saya tadi pagi ke KPK bersama tim kuasa hukum ibu, untuk mengurus perizinan. Karena ada surat yang mesti ditandatangani bu Atut, terkait administrasi pemerintahan, seperti evaluasi APBD 2013 dan pelantikan Bupati Lebak Banten," kata Syamsir, saat dihubungi wartawan, Jumat (3/1).

Syamsir menjelaskan, penandatangan surat tersebut tidak bisa diwakilkan oleh Rano Karno yang menjabat sebagai Wakil Gubernur, hal itu dikarenakan Atut masih menjadi gubernur aktif di Banten hingga saat ini.

"Tidak bisa. Ini harus ditandatangani Gubernur. Selama belum ada PLT maka tetap gubernur yang berwenang," jelasnya.

Topik pilihan: Adik Atut Ditangkap | Akil Ditangkap

Syamsir menampik, jika dirinya juga telah menyiapkan surat pengunduran diri Atut sebagai Gubernur Banten. Menurutnya proses pengunduran diri bukanlah wewenang bagian biro hukum yang dipimpin olehnya.

"Bukan. Itu bukan kewenangan saya. Saya hanya kabiro hukum," tegasnya.

Syamsir mengatakan, sebelum mendapatkan izin dari KPK, dirinya pun belum bisa memberikan surat tersebut kepada Atut. Namun demikian hal itu sudah disampaikan secara langsung kepada kuasa hukum penguasa Banten tersebut.

"Saya masih di Banten, nanti setelah dapet izin dari KPK, saya baru menyerahkan suratnya," tandasnya.