Merdeka.com - Bupati Bogor Ade Yasin mengingatkan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk menggunakan skala prioritas dalam perencanaan program pada 2022. Defisit dalam pembahasan Rancangan APBD 2022 yang masih di atas Rp900 miliar harus ditekan.

"Tahun depan diprediksi masih pandemi. Jadi lihat urgensinya sebelum membuat program kegiatan. Dahulukan kepentingan masyarakat," kata Ade Yasin, Senin (22/11).

Ade juga berencana melakukan survei indeks kepuasan masyarakat, terutama pada program yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat pada 2021. "Kita harus melihat urgensinya di masa pandemi Covid-19 ini, mana yang harus kita dahulukan, sektor kesehatan mana yang harus didahulukan, kemudian sektor infrastruktur dan pelayanan mana yang harus kita dahulukan karena ini dinilai oleh masyarakat," katanya.

Dia juga mengimbau seluruh SKPD segera menyelesaikan kegiatan pembangunan fasilitas publik, mulai dari sektor kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan dan taman, pendidikan, serta pengawasan pemanfaatan dana Samisade di lapangan. "Progresnya harus terus dilaporkan," tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto juga meminta Pemkab Bogor membuat skala prioritas untuk dianggarkan dalam APBD 2022. Dia juga mengingatkan defisit sekitar Rp900 miliar pada RAPBD harus dirasionalisasi sebelum disahkan menjadi APBD pada akhir November 2021.

"Awalnya defisit Rp1,5 triliun. Saat ini defisitnya masih cukup tinggi ya jadi harus ada skala prioritas agar kebutuhan belanja bisa ditekan," kata Rudy.

Menurut dia, melihat kondisi perekonomian, sulit untuk mendongkrak target pendapatan daerah secara signifikan, meskipun geliat ekonomi di Bumi Tegar Beriman membaik. "Kita lihat kan dari September, geliat ekonomi mulai membaik. Kita akan evaluasilah supaya bisa mendongkrak pendapatan, dari pajak misalnya. Tapi target belanja juga harus turun," kata lelaki yang menjabat Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor itu.