Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rapat Timwas Century DPR dengan KPK diundur

Rapat Timwas Century DPR dengan KPK diundur Bank Century. merdeka.com/merdeka.com

Merdeka.com - Rapat Pimpinan KPK dengan Tim Pengawas Century DPR yang dijadwalkan diselenggarakan di DPR hari ini terpaksa diundur. Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, rapat yang akan membahas kasus Bailout Bank Century tersebut diundur atas permintaan Pimpinan KPK, Abraham Samad.

"Diundur menjadi tanggal 13 Juni atas permintaan pimpinan KPK," ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu, (30/5).

Johan mengatakan rapat tersebut tidak bisa dilaksanakan hari ini sebab ada rapat struktural para pimpinan KPK yang tidak bisa ditinggalkan. "Karena hari ini ada agenda pimpinan dengan struktural KPK yg tidak bisa ditinggalkan," terangnya.

Sebelumnya, pada hari Selasa (29/5) Johan mengatakan pimpinan KPK akan melakukan gelar perkara terkait penyelidikan kasus bailout Bank Century.

"Soal century kemarin sampai malam ada gelar perkara yang dihadiri pimpinan dan tim penyelidik, dan ada progres. Mengenai hasilnya nanti akan disampaikan ke Timwas," katanya.

Namun Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengatakan dalam pertemuan nanti, KPK akan kembali mengajukan perpanjangan waktu penyelidikan kasus Century. "Kami minta mundur, karena belum banyak perkembangan," kata Zulkarnaen ketika dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (30/5) pagi.

Zulkarnaen pun enggan menjelaskan lebih jauh soal alasan KPK meminta tambahan waktu. Zulkarnaen juga memastikan dalam pertemuan rapat di DPR itu tidak seluruhnya pimpinan KPK hadir. 

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Hasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang
Hasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merampungkan hitungan berjenjang untuk Pemilu DPD Provinsi Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya