Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rapat dengan KPK, PDIP tagih kasus Century, Demokrat desak BLBI

Rapat dengan KPK, PDIP tagih kasus Century, Demokrat desak BLBI Gedung KPK. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan kasus bailout Bank Century. Hal ini ia sampaikan saat rapat kerja antara Komisi III DPR dengan pimpinan KPK hari ini.

"Skandal Bank Century ini sudah empat tahun tidak terdengar lagi ada perkembangannya," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Politikus PDIP ini menilai penyelesaian kasus Bank Century menjadi beban pimpinan KPK yang baru. Oleh sebab itu, dia berharap, tim pansel pimpinan KPK mampu menyaring nama-nama yang mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang besar seperti Bank Century.

Adapun, dia berharap kepada koleganya di Komisi III untuk mampu memilih calon pimpinan KPK saat uji kepatutan dan kelayakan yang tak hanya menjual janji manis.

"Ini utang pimpinan KPK periode sekarang. Kami pun meminta apabila ini tidak segera diselesaikan, maka dalam fit and proper test kita tidak memilih calon pimpinan yang tidak memberikan harapan palsu," tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR yang juga memimpin rapat, Benny K Harman juga mendesak KPK menuntaskan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Selain Century, BLBI harus juga diselesaikan. Menarik itu," kata Politikus Demokrat ini.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jawab Desakan Tiga Eks Petinggi KPK Agar Firli Bahuri Ditahan, Polri Ungkap Masih Penguatan Berkas Perkara

Jawab Desakan Tiga Eks Petinggi KPK Agar Firli Bahuri Ditahan, Polri Ungkap Masih Penguatan Berkas Perkara

Desakan tiga mantan pimpinan KPK itu disampaikan dengan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.

Baca Selengkapnya
Aktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya

Aktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya

Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.

Baca Selengkapnya
Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.

Baca Selengkapnya
Polisi Tegaskan Tersangka Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL Hanya Firli Bahuri

Polisi Tegaskan Tersangka Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL Hanya Firli Bahuri

Sebagaimana Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya