Rapat dengan DPR, Komnas HAM bahas Siyono hingga curhat anggaran

Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komnas HAM. Dalam pertemuan tersebut, ‎Ketua Komnas HAM M Imdadun Rahmat memaparkan mulai dari strategi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat hingga minimnya anggaran.

Menurut Imdadun dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, Komnas HAM terus melakukan sosialisasi dengan para korban, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun dengan masyarakat sipil.

"Penyusunan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial," kata Imdadun dalam RDP dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/4).

Selain itu terkait kasus terduga teroris yang meninggal di tangan Densus 88 ‎sebelum diadili atas nama Siyono, Imdadun menjelaskan, saat ini dirinya membuka komunikasi dengan Polri. Hal tersebut guna penjelasan lebih dalam terkait hasil investigasinya di lapangan.

"Namun sampai hari ini komunikasi kepastian kapan pertemuan itu belum kami peroleh," tuturnya.

Kasus Siyono juga akan dikomunikasikan dengan BNPT. Namun juga belum jelas kapan akan ada koordinasi menyangkut deradakalisasi tersebut.

"Tapi kami menunggu surat resmi BNPT," ucapnya.

‎Imdadun juga mengeluh terkait rendahnya anggaran negara yang dialokasikan untuk Komnas HAM. Maka dari itu, dia meminta komisi III DPR untuk ikut mendorong bertambahnya anggaran.

"Terkait dukungan keuangan ini masalah klasik tapi mohon dipahami bahwa dari ribuan kasus yang diadukan ke Komnas HAM tidak lebih dari 20 persen yang bisa ditindaklanjuti turun ke lapangan karena problem anggaran. Ke depan besaran anggaran ini bisa dipikirkan," pungkasnya.