Ramai-ramai pertanyakan Jokowi tak jadi lantik Komjen Budi Gunawan

Merdeka.com - Setelah melalui proses dan waktu yang cukup lama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya kemarin memutuskan nasib Komjen Pol Budi Gunawan apakah akan dilantik menjadi Kapolri atau tidak. Jokowi memilih membatalkan pelantikan jenderal bintang tiga itu menjadi pemimpin Korps Bhayangkara.

Meski tak secara gamblang memaparkan alasan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan, tapi di awal pidatonya Jokowi kemarin sempat menyebut pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan telah menimbulkan polemik di masyarakat. Karenanya untuk menciptakan ketenangan dan agar Polri segera memiliki pemimpin yang definitif, Jokowi memutuskan membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan dan mengajukan calon baru Kapolri ke DPR yakni Komjen Pol Badrodin Haiti.

"Saya putuskan Budi Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi Polri agar makin profesional. Bisa diberikan dalam posisi dan jabatan apapun yang nanti diamanatkan padanya," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Rabu (18/2) kemarin.

Keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan itu lantas mendapat respons dari berbagai kalangan. Ada yang menyambut baik, tapi ada juga yang mempertanyakannya.

Kalangan politikus DPR di Senayan dan sejumlah pengamat misalnya. Mereka mempertanyakan alasan Jokowi tak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Berikut ulasannya.

Wakil Sekjen PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani

Wakil Sekjen PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani menyatakan partainya bisa menerima keputusan Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. Namun, PPP meminta Jokowi memberikan penjelasan di balik keputusan itu."Soal pembatalan memang itu kewenangan Presiden. Tentu akan kita terima, tapi disertai pertanyaan-pertanyaan. Presiden harus sampaikan alasan karena calon ini sudah disetujui DPR," kata anggota Komisi III DPR itu kepada wartawan, Rabu (18/2).Dia melanjutkan, dengan adanya keputusan tersebut maka komisi III akan melakukan rapat untuk mempertimbangkanm keputusan tersebut. Hal itu akan dilakukan apabila nanti Jokowi telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR."Akan ada pembicaraan lebih lanjut sifatnya terbuka kenapa (keputusan) itu diambil presiden. Tapi kalau secara teknis, Jokowi harus mengirim surat penarikan pencalonan BG, kemudian disusul kembali dengan mengirimkan surat pengajuan calon Kapolri baru," tandasnya.

Pengamat Ray Rangkuti

Presiden Jokowi memilih membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Namun, keputusan Jokowi itu dinilai Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti belum memuaskan."Sebab, kalau sejak dari awal beliau ambil langkah ini, kan tidak perlu seribut ini dan sepanjang ini ributnya. Ini kan bisa menurunkan wibawa beliau. Apalagi toh akhirnya keputusan dia tidak melantik sudah pernah diserukan banyak orang sebelum dia memutuskan memilih dan menyerahkan ke DPR," kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Rabu (18/2).Yang membuat semakin salah, lanjut Ray, saat ini posisi Budi secara hukum sudah cukup kuat. Seperti diketahui, Hakim Sarpin pada Senin kemarin sudah memutuskan status tersangka pada Budi Gunawan tidak sah."Kalau memang akhirnya keputusan ini yang diambil, harusnya sebelum praperadilan, jadi alasannya lebih kuat. Kalau sekarang justru jadi lucu karena secara hukum sudah kuat," tambahnya."Aneh juga penunjukan Badrodin, sebab dia termasuk bagian yang dikaitkan dengan rekening gendut. Tiga pekan terakhir, kita juga lihat Badrodin tidak bisa kendalikan kepolisian. Karena itu saya ragu Badrodin ini akan menjadi masalah lanjutan bagi Jokowi," tambahnya.

Politikus PDIP Trimedya Panjaitan

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan mengaku kecewa dengan keputusan Jokowi. Dia berharap setelah proses praperadilan Komjen Budi Gunawan dikabulkan maka Jokowi akan melantiknya."Tentu kami kecewa dengan putusan ini. Karena kami sampai berharap bahwa Pak Jokowi bilang menunggu hasil proses praperadilan untuk melantik Pak Budi. Tapi setelah diputus beliau malah mengumumkan BG tidak jadi dilantik dan diganti Pak Badrodin," kata Trimedya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).Menurutnya saat ini DPR akan menunggu surat dari Jokowi untuk pengajuan Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru. Namun, DPR sendiri telah mengagendakan reses mulai besok yang akan menjadi kendala waktu untuk membahas."Tentu sebagai anggota DPR, Komisi III, kami menunggu surat. Nanti akan kami tanya ke pimpinan dan akan kami pelajari dulu surat tersebut. Cuma problemnya hari ini adalah penutupan masa sidang, artinya mulai besok kita reses. Sehingga untuk membahas pergantian Kapolri baru dibahas setelah masa sidang akan datang," terang dia.

Ahli Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin

Ahli Hukum Tata Negara, Andi Irmanputra Sidin, mengatakan tidak dilantiknya Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri akan menimbulkan konsekuensi baru bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Konsekuensi itu menurut Irman ialah lahirnya eskalasi politik baru di DPR. Sebabnya Komjen BG telah disetujui oleh DPR dan telah melalui sidang praperadilan."Pertama, tidak jadi dilantiknya Budi Gunawan sebagai Kapolri, itu timbulkan eskalasi politik baru, karena DPR sudah setuju, Sutarman sudah diberhentikan, maka ditunjuknya Kapolri yang sah itu Budi Gunawan. Tapi proses tidak melantik, dan usulkan calon baru ini menciptakan ruang eskalasi lagi dengan DPR," katanya kepada wartawan di Horapa Resto, Jakarta, Rabu (18/2).Secara aturan hukum menurut Irman, pemberhentian Komjen BG harus melalui persetujuan DPR. Selain itu, Presiden Jokowi juga harus mampu menjelaskan kepada DPR terkait pengangkatan calon Kapolri baru yakni Badrodin Haiti."Pemberhentian BG harus melalui persetujuan DPR. Presiden Jokowi harus menjelaskan memunculkan calon kapolri baru," katanya.