Ramai-Ramai Anggota DPR Usulkan Hak Angket Transaksi Mencurigakan Rp349 T

Merdeka.com - Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait masalah transaksi mencurigakan kembali disuarakan anggota Komisi III DPR. Kali ini disampaikan oleh anggota Komisi III Fraksi NasDem Taufik Basari dan anggota Komisi III Fraksi PAN Sarifuddin Sudding.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/4).

Taufik Basari atau yang akrab disapa Tobas menyampaikan harapannya dibentuk Pansus Hak Angket supaya masalah transaksi mencurigakan dapat dibongkar. Menurut Taufik masyarakat punya hak untuk mengetahui dengan jelas masalah transaksi mencurigakan dengan total Rp349 triliun.

"Saya berharap nanti kita semua kita bisa mengawal ini dalam bentuk Pansus nanti antara komite dengan Menkeu dengan PPATK bisa kita bantu kita kawal membongkar ini semua," ujar Tobas.

Tobas berharap Pansus dapat disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR. "Karena kita ingin membongkar ini semua. Mudah-mudahan hak angket untuk membentuk Pansus ini bisa disetujui," ujarnya.

Sementara, Sudding menilai Satgas supervisi yang akan dibentuk Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tidak tepat untuk membongkar kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Ia mengusulkan Pansus Hak Angket dibentuk agar semuanya terbongkar.

"Saya kira tidak tepat satgas masa persoalan dalam rumah akan diselesaikan oleh orang dalam rumah itu sendiri. Saya kira lebih tepat diselesaikan dalam hak angket salam bentuk pansus di DPR," ujarnya.

Sudding pun sempat menanyakan kepada Mahfud apakah setuju wacana Pansus Hak Angket. Tetapi Mahfud belum memberikan jawaban terkait usulan ini.

"Bagaimana pak menko? Setuju ya pak bentuk hak angket. Pak menko setuju kita bentuk angket supaya kita bisa lakukan proses penyelidikan terkait menyangkut masalah 349 T dan 189 T," kata Sudding.