Ramai buruh asing ilegal, DPR minta kebijakan bebas visa dievaluasi

Merdeka.com - Ramainya buruh ilegal asal luar negeri yang masuk ke Indonesia menjadi sorotan akhir-akhir ini. Salah satu penyebabnya dinilai karena kebijakan pemerintah memberikan bebas visa ke ratusan negara di dunia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan bebas visa tersebut. Menurut dia, kebijakan itu menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Apalagi, pada hari-hari belakangan ini semakin banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menyalahgunakan visa masuk tersebut untuk bekerja.

"Fakta ini sebetulnya tidak bisa dibantah begitu saja. Kemenaker, imigrasi, dan kepolisian telah banyak melakukan penangkapan. Pemerintah harus sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini," kata Saleh kepada merdeka.com, Jumat (23/12).

Menurut Wasekjen PAN ini, ada beberapa alasan mengapa kebijakan bebas visa itu harus dicabut. Pertama, tujuan bebas visa untuk menaikkan kunjungan wisatawan mancanegara terbukti tidak berhasil. Data resmi yang dimiliki pihak imigrasi, kata dia, menunjukkan bahwa kunjungan orang asing ke Indonesia tahun 2016 ini terbukti menurun dibandingkan tahun lalu.

"Tercatat bahwa tahun 2015 jumlah kunjungan WNA adalah 8.526.490 orang. Sementara tahun 2016 ini menurun menjadi 8.278.819. Itu artinya ada penurunan," terang Saleh.

Kedua, dia melanjutkan, kebijakan bebas visa itu telah menghilangkan potensi PNBP (penghasilan negara bukan pajak) sebesara Rp 1,3 triliun. Dengan kebijakan bebas visa, penerimaan negara dari biaya penerbitan visa reguler dan on arrival menjadi hilang.

Ketiga, kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke Indonesia belum maksimal. Akibatnya, ada banyak temuan dimana visa kunjungan wisata digunakan untuk kerja. Begitu juga, koordinasi antar kementerian lembaga terkait dinilai belum berjalan dengan baik.

"Pemerintah diminta lebih fokus menciptakan lapangan kerja bagi WNI. Karena itu, investasi asing yang masuk semestinya dimaksimalkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi WNI. Dengan begitu, pengiriman TKI ke luar negeri bisa diminimalisir," tutup dia.