Raker perdana dengan DPR, Menhan paparkan penguatan maritim
Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menggelar rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR. Dalam rapat kerja tersebut, Ryamizard memaparkan kebijakan kementeriannya dalam membangun struktur pertahanan di Indonesia, khususnya di bidang maritim.
"Ini raker pertama komisi I Menhan membahas kebijakan Menhan untuk lima tahun ke depan dan setahun pertama. Secara prinsip kita dukung. Ini merupakan kelanjutan agenda, untuk membangun struktur pertahanan di Indonesia," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq seusai menggelar raker tertutup dengan Menhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Dia menambahkan, fokus utama raker tertutup tersebut ialah membahas penguatan pertahanan di sektor maritim yang nantinya akan dimasukkan ke program kerja tahun 2015.
"Tapi memang Menhan tadi berikan fokus baru, penguatan pertahanan maritim. Itu yang nanti kita dalami lebih jauh, bagaimana penyesuaian kebijakan sektor maritim ini ke program kerja 2015," katanya.
Politikus PKS itu menjelaskan, Kementerian Pertahanan saat ini mengalami penurunan anggaran dibandingkan anggaran Kemenhan periode lalu. Padahal Kemenhan membutuhkan anggaran lebih untuk pengadaan alutsista. Untuk itu, hal ini akan dibahas dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.
"Kementerian pertahanan periode lalu Rp 440 triliun dalam 5 tahun. Sekarang ini 5 tahun hanya Rp 418 triliun. Ada penurunan, tapi ada target baru yang harus dikerjakan. Perkiraan kami Rp 600 triliun, Kemenhan butuh tambahan anggaran Rp 5,1 triliun program prioritas, itu untuk alutsista," jelasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu
Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun
Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaDPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaPelabuhan Merak Macet Parah, ASDP Masih Tunggu Izin Pemerintah untuk Jalankan Solusi Ini
kendaraan yang ingin masuk kapal di Pelabuhan Merak bisa ditampung sementara di kantong parkir Dermaga Pelabuhan Indah Kiat.
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya