Raker dengan Komisi I DPR, Menlu Ditanyai Soal Pencekalan Habib Rizieq
Merdeka.com - Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11). Rapat itu guna menjelaskan rencana kerja selama lima tahun ke depan.
Setelah Retno dan Sekjen Kementerian Luar Negeri memaparkan rencana kerja dan anggaran, para Anggota DPR diperkenankan untuk bertanya. Salah satu yang bertanya adalah Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP.
Ada beberapa hal yang ditanya oleh Effendi. Mulai dari masalah Papua hingga pencekalan Rizieq Syihab.
"Ibu, ini titipan. Mohon penjelasan terkait status pencekalan Saudara Habib Rizieq. Terima kasih, Bu," kata Effendi.
Selain itu Effendi juga menanyakan masalah Papua. Dia meminta penjelasan soal Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.
"Kemudian mengenai isu Papua, karena saya mendengar terminologinya sudah KKSB apa betul bu?," ucapnya.
Sampai saat ini sesi pertanyaan anggota DPR pada Menlu masih berjalan. Menlu pun belum menjawab pertanyaan dari anggota manapun.
Sebelumnya, Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab menunjukkan lembaran kertas yang diklaim sebagai surat pencekalan untuknya. Dia merasa heran mengapa sampai saat ini dirinya seakan terkurung di Arab Saudi, padahal tak melakukan tindak pidana apapun.
"Saya dicekal di sini (Arab Saudi) bukan karena saya lakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan sesuatu kejahatan di Saudi ini, tidak. Karena alasan keamanan," ujar Rizieq dikutip dari channel Youtube Front TV, Senin (11/11).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Biasanya rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan memang bersifat tertutup karena menyangkut rahasia dan keamanan negara.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca SelengkapnyaBerikut rekam jejak Komjen Rudy Heriyanto hingga raih Bintang 3 di pundaknya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca SelengkapnyaRombongan Kapolres disambut DPH LAMR Kota Pekanbaru Datuk Seri Muspidauan beserta para Datuk pengurus LAMR Kota Pekanbaru.
Baca Selengkapnya"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca Selengkapnya