PWI Aceh gandeng AJI gagas pembentukan LBH Pers

Merdeka.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh menggelar diskusi tentang membangun jaringan advokasi wartawan, Sabtu (15/11) di kantor PWI Aceh. Pada diskusi tersebut melahirkan rekomendasi untuk membentuk Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Aceh.

Wacana menggagas LBH Pers di Aceh muncul dalam diskusi tersebut mengingat kekerasan yang menimpa wartawan selama ini masih saja terjadi. Sehingga membutuhkan sebuah wadah yang khusus mengadvokasi setiap sengketa hukum akibat wartawan menulis produk jurnalistik.

Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman selaku narasumber mengatakan, rencana membentuk LBH Pers adalah suatu langkah maju yang harus didukung. Akan tetapi, Tarmilin menyarankan orang yang duduk menjadi pengurus harus berlatar belakang pendidikan hukum.

"Yang mengelola atau menjadi pengurus LBH Pers itu nanti harus yang profesional, jadi tidak ada wartawan dalam LBH Pers itu nantinya, artinya tidak ada rangkap profesi," kata Tarmilin Usman, Sabtu (15/11) dalam diskusi tersebut.

Katanya, LBH Pers itu diserahkan pada yang profesional agar bisa dikelola dengan baik. Selain itu LBH Pers itu agar bisa memiliki pendapatan untuk membiayai lembaga tersebut. Tarmilin mengusulkan LBH Pers itu nanti diperbolehkan mengambil atau menangani kasus umum.

"Tangani kasus umum itu agar LBH Pers ada pemasukan, tetapi ketika wartawan, harus gratis," ujarnya.

Kendati demikian, LBH Pers itu nantinya harus tetap tunduk dan membuat pertanggungjawaban pada pendiri dari kalangan jurnalis. Diantaranya akan melaporkan pada organisasi profesi wartawan yaitu AJI Banda Aceh, PWI Aceh, Ikatan Jurnalis Telivisi Indonesia (IJTI) Aceh dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Aceh.

Sementara itu narasumber dari LBH Banda Aceh, Wiwin Ibnu Hajar menyambut baik rencana tersebut. Menurut dia LBU Banda Aceh siap memfasilitasi dan membantu pembentukan awal LBH Pers di Aceh.

"Kita siap membantu untuk pembentukan LBH Pers di Aceh, kami siap membantu," jelas Wiwin Ibnu Hajar.

Katanya, membangun lembaga seperti itu hal yang mudah. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana keberlanjutannya lembaga tersebut, siapa yang mengelola agar lembaga itu bisa berkelanjutan.

"Membentuk sangat mudah, tinggal buat AD/ART dan kita daftarkan pada notaris dan daftar di Kesbanglinmas, sudah selesai, tetapi yang harus dipikirkan bagaimana keberlanjutannya," tukasnya.

Di akhir pendiskusian, forum merekomendasikan Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman ditunjuk sebagai koordinator. Kemudian untuk pembahasan teknisnya, semua organisasi yang terlibat dalam diskusi ini untuk diminta mengirim 2 nama sebagai tim formatur pembentukan LBH Pers Aceh. (mdk/mtf)