Putusan Sela Hakim Tolak Eksepsinya, Romi Akan Ajukan Banding

Merdeka.com - Romahurmuziy bakal menempuh langkah banding atas putusan sela majelis hakim tindak pidana korupsi yang menolak seluruh eksepsinya dan penasihat hukum.

Romi yang diwakili Maqdir Ismail mengatakan, alasan pengajuan banding karena adanya kontradiksi pertimbangan majelis hakim persidangan pokok perkara dengan hakim tunggal praperadilan. Maqdir mengacu ketidaksinkronan pertimbangan hakim mengenai penangkapan Romi.

"Ketika kami persoalkan penangkapan dan sudah kami sampaikan dalam eksepsi menurut hakim itu bukan kewenangan praperadilan, sementara sekarang dalam putusan majelis yang mulia ini adalah kewenangan praperadilan," kata Maqdir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri menyilakan pengajuan banding tersebut. Kendati demikian, proses sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tetap berjalan sebagai mana mestinya.

"Ya silakan kalau mau membandingkan dengan putusan praperadilan yang lalu terhadap terdakwa. Yang jelas pemeriksaan perkara ini kita akan berlanjut dengan menghadirkan saksi-saksi," kata hakim.

Sementara itu pengajuan banding terhadap putusan sela sudah diatur dalam Pasal 156 ayat 5 huruf a KUHAP. Nantinya, pengajuan banding terhadap putusan sela baru bisa dilakukan setelah ada putusan dari pokok perkara.

Romi diketahui mengajukan upaya praperadilan atas penangkapan dirinya yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Namun gugatan itu ditolak oleh Hakim Agus Widodo.

Agus menilai poin-poin gugatan Romi merupakan ranah perkara pokok, sehingga tidak tepat jika praperadilan memutuskan perkara tersebut. Sementara perihal prosedural penangkapan, Agus menilai seluruh proses yang menjerat Romi telah sesuai.

"Tentang penyadapan dan mereka pembicaraan. Obyek itu tidak termasuk ke dalam obyek praperadilan," ucap Agus.

Terakhir, terkait barang bukti yang disita hanya uang senilai Rp50 juta, Agus menjelaskan hakim praperadilan tidak punya kewenangan untuk menilainya karena sudah masuk pokok perkara.

Sebelumnya, dalam permohonannya, pengacara Romi, Maqdir Ismail menuding, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan ilegal karena menyadap dan merekam pembicaraan tanpa didasari surat perintah penyelidikan.

Selain itu, Maqdir menilai KPK tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi Romi karena nilai kerugian kurang dari Rp1 miliar.

Berdasarkan surat tanda penerimaan uang/barang No. STPD.EK 226/22/03/2019 Tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh penyelidik KPK uang yang dianggap berasal dari Muhammaf Muafaq Wirahadi jumlahnya Rp50 juta.