Merdeka.com - Tim gabungan dari Satpol PP dan Dispenda Kota Malang melakukan razia ke sejumlah toko modern (minimarket). Secara acak minimarket diperiksa perizinannya serta pajaknya. Pemeriksaan pertama dilakukan di Alfamart, Jalan Kawi Atas, Kota Malang. Petugas mendapatkan surat perizinan yang sudah kedaluwarsa berikut tunggakan pajak.

Manajer Alfamart Daniel Pramata hanya menunjukkan foto copy surat-surat yang sudah kedaluwarsa. HO (izin keramaiannya) sudah habis sejak 21 Agustus 2014. Sementara SIUP dan TDP sudah berakhir sejak Oktober 2015.

Razia dilanjutkan ke Indomaret di sebelahnya. Petugas juga mendapati kondisi serupa. Izin reklame yang mati sejak 2013, tidak dapat menunjukkan HO, serta SIUP yang sudah mati sejak 16 November 2015.

"Saya hanya diberi copy-an. Nanti kalau ada sidak diminta menghubungi Tim Legal. Kami hanya pada pelayanan saja," kata Agung Duwi Pamungkas, manager Indomaret.

Petugas melanjutkan razia minimarket yang berada di Jalan Sulfat, Jalan Ciliwung, Jalan Letjen Sutoyo dan Jalan Bunga Melati. Delapan toko dikunjungi petugas, rata-rata surat izinnya sudah kedaluwarsa dan menunggak pajak.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menyebutkan, ada 223 minimarket di Kota Malang. Dari jumlah itu, sekitar 50 minimarket bermasalah dalam hal perpajakan dan perizinan. "Belum membayar pajak reklame dan pajak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 28/2009. Sepanjang setengah hari ini kita selamatkan kerugian negara hampir Rp 1 miliar," kata Ade Herawanto.

Kepala BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Indri Andoyo mengakui banyaknya izin minimarket yang kedaluwarsa. "Total minimarket ada 223 terdiri dari Indomaret, Alfamart dan Alfamidi. Kita temukan ada yang mati izinnya sejak 2010, dan tidak diperpanjang," katanya.

Petugas menempelkan peringatan. Minimarket yang tidak bisa menunjukkan surat izinnya akan dipanggil pada 5 Januari 2016. "Mereka harus memberikan keterangan, sekaligus dan mempertanggungjawabkan. Kalau tetap melanggar akan disegel permanen," ucapnya.