Puluhan aktivis demo beberkan karut marut pengelolaan hutan Aceh

Merdeka.com - Puluhan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh demonstrasi di Simpang Lima, Banda Aceh, Jumat (5/6). Dalam orasinya, mereka membeberkan persoalan karut marutnya sistem pengelolaan hutan oleh Pemerintah Aceh.

Demo ini merupakan rangkaian peringatan hari lingkungan hidup sedunia tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan polisi. Selain berorasi, peserta aksi juga membawa spanduk dan poster serta menggunakan seragam serba hitam.

Walhi Aceh menduga karut marutnya sistem pengelolaan lingkungan hidup di Aceh saat ini tidak terlepas dari inkonsistensi pemerintah dalam menjaga hutan, seperti regulasi yang telah dikeluarkan berupa moratorium tambang. Tetapi di lain sisi pemerintah tetap mencari investor di bidang pertambangan.

"Inilah yang kita maksud terjadi kontradiksi dengan apa yang telah dikeluarkan regulasi dengan praktiknya," kata Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (5/6).

Konflik satwa dengan manusia juga sudah menjadi persoalan yang serius di Aceh. Tahun ini bahkan sudah dua kali ditemukan gajah tewas mengenaskan. Gajah-gajah tersebut dibunuh diduga karena mengganggu perkebunan warga.

Menurut Muhammad Nur, lingkungan Aceh saat ini mulai rusak dan menimbulkan bencana alam. Dia menuding pemerintah belum memiliki solusi konkret dan tepat sasaran, untuk menata lingkungan hidup di Aceh yang lebih baik.

Berdasarkan data Walhi, kerusakan lingkungan di Aceh paling tinggi disumbang oleh sektor pertambangan mencapai 70 persen.

"Penganggaran juga tidak berangkat dari kebutuhan rakyat, tetapi lebih mengutamakan kebutuhan cost politik pejabat yang berjabat saat itu," lanjutnya.

Menurutnya, Walhi Aceh sudah beberapa kali memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh. baik melalui dokumen resmi dan juga disampaikan melalui dokumen kritis hingga memberikan pendapat sampai ke pengadilan.

"Pandangan itu memang diakomodir, tetapi kemudian tidak diterjemahkan dokumen itu dalam kebijakan resmi. Direspons kala itu, belakang kita akan berubah, usulan sekedar usulan dan masing-masing berjalan sendiri-sendiri," tutupnya. (mdk/cob)