'Publik enggak pernah disediakan calon pemimpin sesuai selera masyarakat'

Merdeka.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai calon-calon pemimpin yang dihadirkan partai politik bukan sesuai aspirasi masyarakat. Melainkan sesuai dengan keinginan politisi atau para elite parpol.

"Di publik enggak pernah disediakan menu sesuai dengan selera publik, yang disediakan menu oleh partai politik adalah calon-calon yang sesuai dengan selera politisi dan parpol. Ini yang disebut dengan mix match kepentingan antarpublik dengan parpol," papar Dahnil dalam diskusi 2019: Selain Jokowi dan Prabowo", di restoran Ajag Ijig, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (03/01).

Oleh karenanya, Danhil menilai politik layaknya kartel yang dikuasai kelompok tertentu. Kartel sendiri merupakan sebagian kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi.

"Politik itu saya sebut dengan kartel, politik itu dikuasai oleh kartel, mana ada demokrasi, contoh calon-calon kepala daerah itu semua atas restu dari pusat dari ketua umum partai. Ini demokrasi apa? demokrasi yang dibangun atas kartel politik," tegasnya.

Dahnil juga mengibaratkan praktik politik yang di Indonesia seperti teori ekonomi yang tidak pernah masuk pasar kompetitif. Melainkan pasar politik yang bersifat oligopoli.

"Inilah bukti bahwa pasar politik kita kalau pakai teori ekonomi tidak pernah masuk pasar politik yang kompetitif pasar politik kita memang oligopoli sampai detik ini. Pasar politik yang oligopoli ini berharap dari komoditas atau produk-produk yang dihadirkan banyak itu mimpi di siang bolong. Kenapa? Karena memang sudah dipotong sejak hulu," kata dia.

Lebih lanjut, Danhil memandang penguasa telah membuat skenario untuk menyodorkan calon presiden alternatif. Baginya, hal tersebut membuat iklim demokrasi tidak sehat.

"Misalnya pak Jokowi dengan partainya sudah memotong sejak dari Hulu supaya enggak banyak calon, supaya calonnya cuma dua saja. Praktik ini membuat saya tidak sehat buat demokrasi karena pasar politiknya itu enggak akan pernah lagi terjadi," tambahnya.