PSK di Yogya tanggapi dingin program Indonesia bebas prostitusi

Merdeka.com - Kementerian Sosial mencanangkan Indonesia bebas prostitusi 2019. Target tersebut disampaikan langsung Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu.

Ketua PS3Y (Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta), Sarmi justru menanggapi dingin rencana tersebut. Sebab, menurut dia, selama ini pemerintah selalu merencanakan penutupan tanpa ada solusi jelas terkait nasib para PSK.

"Kalau mau ditutup, apa yang akan dilakukan pemerintah? Setahu saya, kejadiannya selalu setelah itu dibiarkan, padahal para PSK butuh mencari uang untuk makan," kata Sarmi saat dihubungi merdeka.com, Senin (22/2).

Dia mengatakan, penutupan lokalisasi sudah pernah terjadi di Yogyakarta. Tapi nyata para PSK tidak difasilitasi dan akhirnya hanya berpindah tempat ke Sarkem (Pasar Kembang).

"Dulu pernah yang di Giwangan tahun 1997 pernah ditutup, sekarang pindah ke Sarkem. Nggak ada solusi," ujarnya.

Sementara itu Ketua RW 03 Sosrowijayan Kulon, Kota Yogyakarta, Sarjono mengatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada warga terkait penutupan Sarkem. Kata dia, selaku ketua RW dirinya mendukung semua keinginan warganya.

"Kalau saya selaku Ketua RW ditanya setuju atau tidak Sarkem ditutup? Jawaban saya, saya kembalikan ke warga setuju atau tidaknya karena saya dipilih jadi RW karena warga," ujarnya.

Seperti halnya Sarmi, Sarjono juga mengingatkan jika pemerintah menutup lokalisasi di Indonesia termasuk Sarkem maka sebaiknya ada solusi.

"Harus ada solusi, kebijakan harus ada timbal-baliknya, karena mereka juga memiliki keluarga, butuh makan" tuturnya.

Sarkem sendiri saat ini dihuni 90 orang PSK yang berasal dari luar Yogyakarta. Pihaknya pun sudah melarang penambahan jumlah PSK yang masuk ke Sarkem.