Protes putusan, warga Indonesia di Belanda minta BG tak dilantik

Merdeka.com - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Provinsi Utrecht dan Forum Akademisi Mahasiswa Hukum dan Ilmu Politik (FORSHIP) di Belanda memprotes putusan sidang praperadilan yang menganulir status tersangka Komjen Budi Gunawan (BG). Mereka menganggap putusan tersebut tidak masuk akal dan menunjukkan akrobat hukum yang tidak lucu.

"Sedari awal, kami sependapat dengan Forum Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia, bahwa sebagaimana yang sudah jelas diatur dalam KUHAP, praperadilan tidak bisa digunakan untuk menganulir status tersangka," ujar Ketua PPI Utrecht, Yudistira Pratama Wachyar dalam keterangan persnya kepada merdeka.com, Selasa (17/2).

Tak hanya itu, mereka juga menilai alasan hakim Sarpin yang menyatakan bahwa BG bukan penyelenggara negara adalah alasan yang mengada-ada. Alhasil, putusan ini akan berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi, terutama pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Berkaca dari kejadian di atas, mengingat bahwa salah satu janji utama Jokowi dalam kampanye adalah“membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; serta mengingat bahwa Jokowi adalah orang yang memiliki kewenangan terbesar dalam menentukan figur Kapolri; maka kami meminta Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas untuk tetap membatalkan pencalonan BG sebagai Kapolri, sekalipun status tersangka dianulir oleh putusan Praperadilan yang ganjil," lanjutnya.

Jokowi diminta untuk tidak lagi mengambil kebijakan tarik ulur, jika tetap dilakukan maka akan merugikan Jokowi sendiri. Sebab, menunda menyelesaikan masalah malah akan menambah masalah baru yang dapat mengakibatkan stabilitas politik, ekonomi, hukum dan keamanan jadi terganggu.

"Perlu kami ingatkan bahwa, jika Jokowi memilih untuk berseberangan suara dengan rakyat; maka berarti Jokowi mengabaikan moral publik. Jika itu terjadi, maka disaat itu pulalah Jokowi kehilangan kekuatan politik terbesarnya. Mengingat hal ini pasti bukan hal yang diinginkan, maka hendaknya Jokowi mencermati baik-baik seruan ini, agar tidak terus menerus melakukan blunder," tegasnya.

"Terakhir, kami mendukung agar Komisi Yudisial melakukan investigasi kepada Hakim Sarpin atas kekacauan hukum yang ditimbulkan oleh putusannya. Juga kami mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk memastikan agar figur Kapolri yang terpilih adalah figur yang bersih."