Merdeka.com - Aksi mogok makan dan jahit mulut yang digelar petani asal Desa Tobing Tinggi, Aek Nabara Barumun, Padang Lawas, di Gedung DPRD Sumatera Utara, sudah berlangsung sekitar sebulan. Namun, perusahaan yang menjadi lawan mereka bersengketa tetap menyatakan tidak akan mundur.

"Tidak, tidak akan keluar kita (dari lahan yang disengketakan)," kata Mulyar Tampubolon, Direktur PT Sumatera Lestari (SSL) sekaligus Humas PT Sumatera Riang Lestasi (SRL), seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Sumut, Selasa (3/7).

Dia mengatakan, mereka hanya bersedia meninggalkan lahan yang disengketakan jika hal itu merupakan keputusan Menteri Kehutanan. "Kalau Menteri Kehutanan menyatakan itu dilepas, kami lepas. Perusahaan tidak ada hak melepaskan itu. Sejengkal pun tidak ada hak perusahaan," ucapnya.

Sebelumnya, Mulyar membantah tudingan petani jika pihak perusahaan menyerobot lahan petani. Alasannya, mereka mempunyai dokumen sah untuk menguasai lahan itu. "Yang keberatan silakan melakukan gugatan atau mengujinya di pengadilan," katanya.

Selain anggota Komisi A dan pihak perusahaan, RDP yang digelar di ruang Komisi A DPRD Sumut juga dihadiri Wakil Direktur Reskrim Polda Sumut AKBP Mashudi, Kapolres Tapsel AKBP Subandria, Kabag Sengketa BPN Sumut Masniari, dan perwakilan petani. Sementara itu, di teras gedung wakil rakyat, para petani berkumpul, duduk, dan merebahkan diri menunggu keputusan rapat.

Pertemuan berlangsung sekitar lima jam ini akhirnya menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya, Komisi A DPRD Sumut meminta agar Kementerian Kehutanan meninjau izin yang dimiliki PT SRL dan PT SSL.

Mereka juga meminta agar ke-215 pemilik lahan tidak digusur sampai ada hasil verifikasi dari Pemkab Padang Lawas. Pemkab pun harus mencari solusi untuk mengakhiri sengketa PT SRL dan PT SSL dengan masyarakat.

Pihak perusahaan pun diingatkan agar tidak melampaui izin yang dimiliki, serta menjaga kondusivitas. Selain itu, penegak hukum juga didesak untuk menangguhkan penahanan terhadap petani dan anggota pamswakarsa yang bersengketa.

Seperti diberitakan, para petani melakukan aksi mogok makan dan jahit mulut di depan Gedung DPRD Sumut sejak awal bulan lalu. Mereka meminta PT SSL dan PT SRL  dicabut izinnya. Mereka juga meminta agar rekannya yang ditahan segera dibebaskan.