Protes Mahathir Mohamad hina orang Bugis, warga geruduk DPRD Sulsel

Merdeka.com - Menyusul pernyataan Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia yang bernada penghinaan terhadap Suku Bugis Makassar dengan menyebutnya bajak laut, empat warga di Makassar yang mengaku wakili empat etnis besar di wilayah Sulsel mendatangi kantor DPRD Sulsel di jl Urip Sumohardjo, Selasa, (24/10).

Hanya beberapa menit berorasi, mereka mengamuk karena dihalang-halangi untuk membakar foto Mahathir Mohamad.

Mereka mendatangi gedung DPRD Sulsel itu dengan membawa spanduk besar yang bergambar wajah Mahathir Mohammad dan tulisan mulut rasis. Dari empat orang ini, satu di antaranya bernama Jamal Kamaruddin yang kerap disapa Om Bethel mengenakan busana adat dengan sebilah badik di tangan.

Dia yang memimpin aksi dan berorasi. Dia menghujat balik mantan Perdana Menteri Malaysia itu. Menurutnya, ucapan bernada penghinaan itu tidak layak diucapkan oleh seorang mantan petinggi negara.

"Kami datang empat orang mewakili empat etnis besar di Sulsel yakni Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Atas nama warga kami menggugat. Pemerintah Malaysia harus meminta maaf di hadapan publik dunia atas pernyataan Mahathir Mohammad itu dan dia harus diproses hukum," seru Om Bether dalam orasinya.

Selain mengecam pernyataan yang dinilai menghina itu, dia juga menyerukan perlawanan keras dari pemerintah Indonesia. Dan kepada warga di Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) khususnya yang ada di Jakarta diserukan untuk menyikapi kasus penghinaan itu, jangan bersikap mandul.

Saat mereka bermaksud membakar kertas copyan juga spanduk besar gambar mantan Perdana Menteri Malaysia itu, seorang petugas berpakaian preman menghalang-halangi dan menyita bensin atau milik pengunjuk rasa empat orang ini.

Terjadi aksi saling dorong di antara mereka. Pengunjuk rasa menunjuk-nunjuk petugas itu, mengacungkan badik dan menyebutnya pro Malaysia, tidak malu dihina. Akhirnya pengunjuk rasa hanya sempat membakar kertas copyan bergambar Mahathir Mohammad itu kemudian berkeliling mencari anggota dewan yang sementara sibuk rapat komisi.

Akhirnya mereka diterima oleh dua anggota DPRD Sulael, Mardianto dan Jafar Sodding, keduanya dari Komisi E.

"Siapapun itu wajib tersinggung jika disebut perompak atau bajak laut. Pelanggaran atau kejahatan itu mewakili diri sendiri bukan komunitas atau kelompok. Ini adalah kontrol. Kita akan lanjutkan pernyataan pengunjuk rasa ke kedutaan atas nama warga Sulsel melalui fax," kata Jafar Sodding. Usai penerimaan oleh dua anggota DPRD Sulsel ini, aksi pun bubar.