Program Magrib mengaji di Pekanbaru nyontek Kabupaten Kampar
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, H Darnil menilai Wali kota Pekanbaru H Firdaus MT tidak inovatif dalam memajukan visi misi kota. Hal tersebut terlihat saat Wali kota Pekanbaru berencana akan membuat surat edaran 'Maghrib Mengaji'.
"Magrib mengaji itu program dari Pemkab Kampar. Saya lihat Wako tidak kreatif mencari terobosan baru. Jangan namanya magrib mengaji. Itu sudah dipatenkan oleh Pemkab Kampar. Bahkan sudah dibuat Perda lagi," kata Politisi dari Partai Hanura ini,Sabtu (30/8).
Dalam hal ini, kata Darnil, dirinya tidak pernah menentang visi misi dari Kota Pekanbaru menuju kota metropolitan yang madani. Namun, Darnil mengatakan agar Walikota sedikit lebih kreatif untuk membuat program tanpa meniru daerah lain karena Pekanbaru bukan kabupaten. Anak muda di perkotaan udah pandai mengelak kalau diajak mengaji.
"Misalnya, membuat aplikasi religi gaul digital bertemakan "Pekanbaru Mengaji" di BlackBerry atau di Android. Diisi budaya lokal yang lebih kreatif, modern dan disukai generasi muda,"ujar Darnil.
Darnil merasa keberatan jika program daerah Pekanbaru hanya copy paste program daerah lain.
"Saya setuju dengan Maghrib Mengaji. Tapi itu sudah ada yang membuat jangan kita copy paste. Jadikan kita sebagai kota yang ditiru orang bukan meniru-niru orang," ketusnya.
Tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji ini, sebelumnya telah diresmikan oleh Pemkab Kampar yang dibahas oleh semua Fraksi di DPRD lewat sidang Paripurna tahun 2013. Seluruh fraksi yang ada di DPRD Kampar sepakat menyatakan bahwa perda magrib mengaji diperlukan untuk mendukung program pemerintah dengan pilar pertama yaitu peningkatan akhlak dan moral.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaBertemu Emak-emak di Magelang, Istri Ganjar Kenalkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
Baca SelengkapnyaProgram itu dijalankan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar ingin masyarakat menelisik lebih dalam program ditawarkan masing-masing paslon dengan menonton debat capres-cawapres digelar KPU.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini merangkul sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta diisukan mencoret sejumlah nama mahasiswa dari keluarga miskin sebagai peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Baca SelengkapnyaPemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Rp15.000 per anak.
Baca SelengkapnyaGanjar telah menggulirkan sejumlah program untuk mengatasi masalah krisis air masyarakat.
Baca Selengkapnya