Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Profil Bupati Muara Enim yang Terciduk OTT KPK karena Korupsi Proyek 16 Jalan

Profil Bupati Muara Enim yang Terciduk OTT KPK karena Korupsi Proyek 16 Jalan Bupati Muara Enim Ahmad Yani. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Nama Bupati Muara Enim, Ahmad Yani menjadi sorotan karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin (2/9). Ahmad Yani diduga tersangkut kasus korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Muara Enim.

Kini KPK telah menetapkan Ahmad Yani sebagai tersangka dugaan korupsi proyek 16 jalan. Berikut ini profil Bupati Muara Enim Ahmad Yani:

Terpilih pada Pilkada 2018

Ahmad Yani yang merupakan kader Partai Demokrat mengikuti Pemilihan Umum Bupati Muara Enim tahun 2018. Yani mencalonkan sebagai bupati bersama Juarsah sebagai wakil bupati.

Yani-Juarsah berhasil mengalahkan penantangnya dengan memperoleh suara 67.522 suara atau 33,82 persen. Dia bersama Juarsah menjadi bupati Muara Enim untuk periode 2018-2023.

Ngaku Komitmen Berantas Korupsi Malah Ketangkap KPK

Sebagai pejabat pemerintah, Ahmad Yani berkomitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

"Komitmen ini kita buktikan dengan taat aturan dan taat administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita sangat mengapresiasi terhadap kegiatan yang diadakan oleh KPK ini, semoga dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, sehingga terhindar dari budaya korupsi,"kata Yani pada 20 Maret 2019, dikutip dari situs resmi Kabupaten Muara Enim, www.muaraenimkab.go.id

Komitmennya memberantas korupsi tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya Bupati Muara Enim terjerat OTT KPK pada Senin (2/9) lalu. Kini Yani ditetapkan tersangka kasus dugaan suap 16 proyek jalan. Selain Ahmad Yani, KPK juga menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar dan Robi Okta Fahlevi selaku swasta pemilik PT Enra Sari.

Menerima Suap USD 350 Ribu

Bupati Muara Enim, Ahmad Yani sebagai tersangka kasus dugaan suap 16 proyek jalan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Ahmad Yani Yani menerima suap USD 350 ribu dari Robi Okta melalui Elfin Muhtar. Suap diterima Ahmad Yani agar perusahaan Robi Okta mendapatkan pekerjaan proyek 16 jalan di Muara Enim.

"ROF (Robi) merupakan pemilik PT Enra Sari, perusahaan kontraktor yang bersedia memberikan commitment fee 10 persen dan pada akhirnya mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp130 miliar," terang Basaria.

Basaria mengatakan, pada 31 Agustus 2019 Elfin meminta kepada Robi agar menyiapkan uang pada hari Senin, 2 September 2019 dalam pecahan Dolar sejumlah Rp500 juta.

Setelah itu, pada 1 September 2019 Elfin berkomunikasi lagi dengan Robi membicarakan mengenai kesiapan uang sejumlah Rp500 juta dalam bentuk Dolar. Kemudian uang Rp500 juta tersebut ditukar menjadi USD 35 ribu.

"Selain penyerahan uang USD 35 ribu ini, tim KPK juga mengidentifikasi dugaan penerimaan sudah terjadi sebelumnya dengan total Rp13,4 miliar sebagai fee yang diterima bupati dari berbagai paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim," kata Basaria.

Harta Kekayaan Mencapai Rp4,72 Miliar

Bupati Muara Enim, Ahmad Yani tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp4.725.928.566. Berdasarkan LHKPN Ahmad Yani melaporkan kekayaannya pada tahun 2018 saat mencalonkan diri sebagai Bupati Muara Enim tahun 2018.

Tercatat harta Ahmad Yani terdiri dari tanah dan Bangunan berjumlah sembilan bidang dengan nilai Rp2,59 miliar. Kemudian alat transportasi dan mesin senilai total Rp885 juta.

Harta bergerak lainnya senilai Rp350 juta. Kas dan Setara Kas senilai Rp1,07 miliar. Utang senilai Rp179 juta.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya
Profil Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga yang Terjaring OTT KPK

Profil Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga yang Terjaring OTT KPK

Erik ditangkap bersama sembilan orang lainnya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Baca Selengkapnya
Terbukti Lakukan 3 Tindak Pidana Korupsi, Eks Bupati Meranti M Adil Divonis 9 Tahun Penjara

Terbukti Lakukan 3 Tindak Pidana Korupsi, Eks Bupati Meranti M Adil Divonis 9 Tahun Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terbukti terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana korupsi. Dia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Korupsi Bupati Labuhanbatu, Rumah Dinas dan Rumah Pribadi Digeledah KPK

Kasus Dugaan Korupsi Bupati Labuhanbatu, Rumah Dinas dan Rumah Pribadi Digeledah KPK

Selain rumah dinas Erik, KPK juga menyasar menggeledah rumah pribadi Bupati Labuhanbatu itu.

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp60 Miliar, Kejari Periksa Ketua KONI dan Mantan Kadispora Makassar

Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp60 Miliar, Kejari Periksa Ketua KONI dan Mantan Kadispora Makassar

Setidaknya anggaran sekira Rp60 miliar diselidiki Kejari Makassar tahun anggaran 2022 sampai 2023.

Baca Selengkapnya
Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan, Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub

Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan, Kejagung Periksa Pejabat Kemenhub

Proyek ini menggunakan APBN Rp1,3 Triliun, kerugian negara masih dihitung.

Baca Selengkapnya
KPK OTT Pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara

KPK OTT Pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara

(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya