Problematika Pilgub DKI Jakarta

Merdeka.com - Enam pasangan calon akan menyongsong Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta yang tinggal menghitung hari. Setiap pilkada tidak pernah lepas dari yang namanya masalah,  dari masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), ketidaknetralan PNS, pemaksaan lurah kepada warganya memilih salah satu calon hingga relawan dari salah satu calon yang dipukuli dan diculik.

Pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin menilai fenomena ini sudah menjadi pemandangan yang biasa oleh masyarakat Jakarta khususnya. Pasangan cagub dan cawagub terpilih akan digugat oleh pihak yang kalah.

"Inilah keteledoran pasangan cagub yang terlalu memikirkan menang, menang, dan menang dengan memperkuat tim suksesnya tapi mereka lupa akan dasar hukum yang berlaku di Pilkada ini. Kalah, ramai-ramai mencari pengacara untuk menggugat yang menang," kata Irman dalam diskusi bertemakan "Permasalahan Pilkada DKI 2012" yang diadakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Warung Daun Cikini, Kamis (5/7).

Menurut Irman, sah saja jika cagub memperbanyak akses keberhasilan melalui tim suksesnya namun aspek hukum juga harus diperhatikan. Jangan sampai nantinya asal menggugat tanpa dasar yang kuat dan bukti-bukti yang real. Walaupun ada kecurangan yang dirasakan karena ulah cagub incumbent maka harus bertindak dari sekarang, jangan menggugat setelah kalah.

"Siapkan tim hukum yang kuat, kalau memang masalah yang dihadapi ini struktural dan sudah dirancang oleh salah satu calon maka silahkan nanti dibuktikan, proses demokrasi memang harus dikawal untuk memenuhi hak konstitusi warga, ada Banwaslu, Panwaslu, Polda dan kalau kurang puas kumpulkan data dan ajukan ke MK,"ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, pengamat LIPI, Siti Zuhro mengatakan masyarakat mempunyai pandangan masing-masing terhadap keenam cagub. Hal itu disebabkan masyarakat Jakarta sudah lebih pintar dalam memilih dan mengenal para cagub.

"Saya mohon maaf, di sana ada calon yang mencalonkan tapi masih menjabat di daerahnya masing-masing yang belum selesai masa kerjanya, ini menimbulkan kesan tidak bagus di mata masyarakat," kata Siti.

Siti menilai pasangan dari jalur independen pun terkesan memaksakan diri dalam bersaing dari calon yang didukung partai politik. "Seharusnya calon independen sudah mempersiapkan diri jauh hari sebelum ini (tahun 2012), setelah undang-undang mengizinkan ada calon dari independen harusnya mereka sudah bergerak," imbuhnya.

Tetap masyarakat yang memiliki pandangan sendiri terhadap calon pilihannya, termasuk pada calon incumbent yang nyatanya masih belum bisa merealisasikan program-programnya. (mdk/lia)