Prita bebas, RS Omni Internasional harus diberi sanksi

Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Prita Mulyasari. Alhasil, Prita kini bebas dari status terpidana.

Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka Intan Permatasari menyatakan, pihak RS Omni Internasional mendapat sanksi dari pemerintah. Sebab, keputusan MA berkekuatan hukum tetap.

"Kasus seperti ini tidak boleh terjadi dan pihak rumah sakit mendapat sanksi dari pemerintah karena ini sudah berkekuatan hukum tetap. Juga kasus yang lain adalah masih maraknya masyarakat tidak mampu ditolak dari rumah sakit, padahal di UU. Rumah Sakit tidak boleh menolak dan sudah dialokasikan 25 persen Rumah Sakit Swasta untuk masyarakat tidak mampu," kata Rieke kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/9).

Rieke menilai, bebasnya Prita merupakan bentuk dari perjuangan hak pasien yang dilakukan dengan terus menerus. Rieke berharap ada undang-undang yang secara khusus mengatur hak-hak pasien.

"Saya berharap ada UU yang memang mengatur khusus hak pasien, karena kadang-kadang begitu di rumah sakit pasien mau tanya saja nggak boleh, banyak tanya dibilang cerewet. Kalau ada indikasi mal praktik sulit dibuktikan,"

Politisi PDIP ini meminta kepada layanan publik khususnya rumah sakit untuk memberlakukan pasien dengan manusiawi. Sebab, pasien memiliki hak untuk bertanya.

"Sakit itu urusan nyawa, kita jangan takut. Rumah sakit harus memberlakukan pasien dengan manusiawi," pungkasnya.