Prioritaskan Subsidi Obat dan Suplemen, Pemprov Jabar Gunakan Dana BTT Rp200 Miliar

Merdeka.com - Pemprov Jawa Barat belum menggunakan anggaran, yang berasal dari pemberhentian proyek infrastruktur, untuk penanganan pandemi Covid-19. Mereka masih memaksimalkan dana kas belanja tak terduga (BTT) sebanyak Rp 200 miliar.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, salah satu prioritas saat ini adalah menyubsidi obat dan suplemen untuk pasien Covid-19, khususnya yang sedang menjalani isolasi mandiri.

"Kita itu posisi kas BTT ada di posisi Rp 200 miliar. Sambil menunggu Rp140 miliar (dari pemberhentian proyek infrastruktur) masuk sebagai tabungan BTT, kita membelanjakan yang Rp200 untuk keperluan apa pun itu," kata Ridwan Kamil, Selasa (6/7).

Dia menyanggah jika penyerapan BTT lambat. Alasannya, uang negara tidak bisa asal dikeluarkan, melainkan harus melewati berbagai prosedur agar tidak menyalahi aturan.

"Di media, disebut lambat, saya kira tidak. Namanya uang negara kan harus ada proses. Tidak bisa main beli beli. Bahwa betul turunnya BTT harus ada pengajuan dari dinas terkait. Tapi proses approval-nya sudah sangat pendek dan cepat," kata dia.

Mengatasi Kelangkaan Oksigen

Ridwan Kamil juga menyoroti isu kelangkaan oksigen. Dia mengklaim sudah mengatasinya dengan segera membuat gudang oksigen, baik di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun kota/kabupaten.

"Sehingga RS bisa meminta ke gudang oksigen kota/kabupaten, tidak sepanik sekarang yang arah manajemennya permintaannya dinamis," ucap dia.

"Provinsi akan mengatur suplai oksigen. Saya ucapkan terima kasih, kita dapat bantuan tabung oksigen dari PT Krakatau Steel, Pertamina dan PT Pusri," ia melanjutkan.

Selain itu, untuk mengantisipasi kelangkaan obat, Ridwan Kamil dan jajaran pemerintah sudah menggelar rapat dengan 10 perusahaan farmasi, membahas jaminan ketersediaan barang untuk masyarakat di tengah pandemi.

Kemudian, agar alur koordinasi antar daerah bisa berjalan baik, seluruh kepala dinas akan menjadi LO ke kota/kabupaten. Mereka akan menjadi perwakilan gubernur melayani aspirasi bupati atau wali kota setiap hari.