Prijanto desak dugaan korupsi di DKI diselidiki

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Prijanto mendorong penegak hukum menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan korupsi di DKI. Prijanto juga pernah melapor ke KPK soal korupsi.

"Kalau itu benar tentu harus ditindaklanjuti," ujar Prijanto, saat menghadiri acara halalbihalal PDIP, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (2/9).

Prijanto mengaku pernah mendengar adanya penyimpangan. Namun dirinya tidak tahu pasti kapan waktu kejadiannya. "Yang dulu-dulu ada, yang baru juga ada. Yang di BPK itu untuk di internal, saya belum bisa jawab," tuturnya.

"Saya pribadi tidak tahu karena itu terjadinya kapan, harus di cek," tambahnya.

Temuan PPATK, dari gambar peta wilayah Indonesia yang merupakan hasil analisis PPATK tercatat Provinsi DKI Jakarta berada di posisi pertama sebagai daerah yang dilaporkan adanya dugaan korupsi yaitu sebanyak 46,7 persen. Diikuti Jawa Barat 6 persen, Kalimantan Timur 5,7 persen, Jawa Timur 5,2 persen, Jambi 4,1 persen, Sumatera Utara 4 persen, Jawa Tengah 3,5 persen, dan Aceh Darussalam dan Kalimantan Selatan 2,1 persen.

Sementara daerah yang paling kecil laporan tindakan korupsi adalah Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen, Sulawesi Barat 0,3 persen, Sulawesi Tengah 0,4 persen, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat 0,5 persen, Kalimantan Tengah 0,6 persen, Sumatera Barat dan Bali 0,7 persen, Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu 0,8 persen dan Sulawesi Utara 0,9 persen. (mdk/did)